RADAR JOGJA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ merespon keluhan Perhimpunan Hotel dan Restoran Internasional (PHRI) DIJ terkait beban operasional. Merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak siginfikan bagi dunia bisnis ini. Sepinya dunia wisata membuat angka kunjungan di hotel maupun restoran nyaris nol.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan jajarannya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya adalah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kaitannya dispensasi beban operasional selama pandemik Covid-19.

“Kami sudah komunikasikan dengan PLN bagaimana teman-teman (PHRI DIJ) minta keringanan PLN. Apa ditunda atau keringanaan dan PLN sudah menjawab. Pada prinsipnya sama dengan perbankan, akan memberlakukan pelanggan khusus satu persatu,” jelasnya ditemui di Komplek Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (28/4).

Terkait mekanisme, setiap pengusaha hotel maupun restoran tetap mengajukan keringanan kepada PLN. Selanjutnya dilakukan kajian bersama dengan PLN.  

Solusi yang ditawarkan adalah hasil kesepakatan bersama. Terutama para pengusaha dan pihak manajemen PLN. Dapat berupa penundaan peringanan atau menghilangkan denda.

“Mekanisme ini juga berlaku untuk perusahaan air minum daerah. Sudah kami komunikasikan. Nah kalau untuk PBB silakan mengajukan secara mandiri kepada pemda Kabupaten Kota,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono menuturkan akumulasi kerugian mencapai angka Rp 240 Miliar. Penyebabnya adalah pembatalan hunian sejak merebaknya Covid-19 hingga beberapa bulan kedepan. Bahkan bisa dibilang tingkat hunian hotel hanya nol persen.

Beban tak hanya operasional tapi juga kesejahteraan karyawan. Dia tak menampik banyak hotel dan restoran yang merumahkan karyawannya karena tidak adanya pemasukan rutin.

“Kalau operasional seperti tagihan PLN, BPJS, hingga cicilan bank. Tagihan-tagihan ini tetap kami bayarkan karena merupakan perhitungan sebelum Covid-19 merebak,” katanya.

Deddy tak menutupi adanya kemungkinan terburuk. Apabila kondisi pandemi Covid-19 berlangsung konsisten maka roda perekonomian tak berputar. Bahkan 400 anggota PHRI DIJ diprediksi hanya mampu bertahan sampai Juni. Dari total anggota ada yang tetap bertahan hingga Desember. Itupun hanya sebagian kecil dari ratusan anggota PHRI DIJ. Mereka adalah yang bertahan untuk mempertahankan branding Jogjakarta tetap hidup di tengah masa pandemik Covid-19.

“Kalau yang masih buka hanya untuk branding bahwa Jogjakarta masih hidup. Kalau tidak branding dari sekarang malah sulit besoknya, rebranding lebih sulit. Memang kami dorong supaya tetap eksis,” katanya.

Terkait pekerja, Deddy mencatat setidaknya ada 18 ribu karyawan terdampak. Tidak hanya untuk hotel dan restoran tapi juga sektor wisata. Komitmen untuk tidak menerapkan PHK tetap dipegang teguh. Dengan catatan tidak menerima gaji utuh selama dirumahkan.

“Mereka memang tidak di-PHK tetapi dirumahkan dengan gaji yang dipotong semampu hotel. Upah ini setidaknya untuk kebutuhan konsumsi. Diberikan semampu hotel restoran,” ujarnya. (dwi/tif)

Jogja Utama