RADAR JOGJA – Kepala Dinas Perhubungan DIJ Tavip Agus Rayanto menegaskan instruksi putar balik adalah inisasi Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Kebijakan ini dilakukan atas pertimbangan meminimalisir persebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terutama pendatang dari daerah episentrum Covid-19.

Dasar pertimbangan kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020. Aturan ini secara tegas menyebutkan larangan mobilisasi warga dan kendaraan dari kawasan PSBB dan zona merah. Tak hanya kendaraan darat tapi juga moda transportasi udara dan laut.

“Pak Gubernur (HB X) telepon Minggu pagi (26/4), Ngarso Ndalem punya logika kalau daerah PSBB tidak boleh ada mobilisasi tapi kenapa non PSBB tetap buka. Ini justru bahaya karena bisa jadi mobilisasi virus,” jelasnya, ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (27/4).

HB X, lanjut Tavip, memiliki beberapa pertimbangan. Pertama ditutupnya kedua bandara di Jogjakarta. Di satu sisi jalur darat justru terbuka untuk umum. Warga Jogjakarta juga diperbolehkan ke kawasan episentrum Covid-19. Tapi diizinkan pergi ke daerah non PSBB.

Lalu kawasan Jawa Timur hanya wilayah Surabaya Raya yang menerapkan PSBB. Kenyataannya daerah diluar Surabaya Raya tetap melakukan pembatasan kendaraan. Tujuannya untuk meminimalisir persebaran Covid-19.

“Jogja kalau tidak menerapkan kebijakan yang sama bisa terlambat, bisa jadi pusat penularan (Covid-19). Saya lebih menggarisbawahi yang membawa transmisi virus dari zona merah,” katanya.

Tavip membenarkan kebijakan ini tak mengacu pada plat kendaraan semata. Pengawasan utama melalui identitas yang tertera dalam KTP. Pertimbangannya lebih valid daripada mengacu pada plat kendaraan.

“Waktu instruksi jangan basis plat (kendaraan). Bisa jadi orang Jogja tapi platnya B. Tapi kalau terindikasi dari zona merah maka kami suruh balik,” ujarnya.

Sejak diterapkan, total ada 19 kendaraan yang diminta putar balik. Data ini merupakan per 26 April dari tiga titik perbatasan Jogjakarta-Jawa Tengah. Didominasi oleh kendaraan pribadi jenis roda empat. Menyusul kemudian jenis transportasi publik berupa bus.

Pemberlakuan kebijakan ini bukan tanpa kendala. Saat hari pertama (26/4) ada pengemudi yang melakukan aksi protes.

Para pendatang, lanjutnya, menganggap aturan ini tak memiliki payung hukum yang kuat. Permenhub dianggap tak kuat  untuk memayungi aksi Pemprov DIJ. Terlebih Jogjakarta belum menetapkan PSBB. 

“Semalam didebat oleh pengemudi. Ini mau keluarkan Instruksi Kepala Dinas Perhubungan dengan acuan Surat Edaran Gubernur Nomor 5 Tahun 2020.  Ada dua tugas yang diamanatkan, suruh cegat dan karantina,” tegasnya.

Jajarannya juga tengah berkoordinasi dengan Pemkab Sleman dan Kulonprogo. Kaitannya adalah penyediaan shelter isolasi bagi pendatang. Ini apabila para pendatang memilih opsi melakukan isolasi.

“Sehingga ancamannya kalau tidak mau karantina ya balik (arah). Kami punya otoritas bagian dari protokoler Kesehatan. Tempat karantina sudah siap semua, sudah koordinasi dengan Dinsos untuk permakanan,” katanya.

Penjagaan pendatang juga dilakukan oleh jajaran Polda DIJ. Tavip menuturkan instansi vertikal ini setidaknya memiliki sebelas pon penjagaan. Tersebar di berbagai pintu masuk menuju Jogjakarta. Penjagaan juga menyasar beberapa rute alternatif.

“Polri acuannya Instruksi Kapolri. Ada tiga titik penjagaan yang dilakukan bersama kami. Lalu ada tujuh titik di Gunungkidul. Di Kulonprogo juga rencananya di Kalibawang,” ujarnya. (dwi/tif)

Jogja Utama