RADAR JOGJA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) DIJ menggarap sebuah aplikasi berbasis platform digital bernama Corona Monitoring System (CMS). Fungsinya memantau orang dalam pemantauan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP).

Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov DIJ Biwara Yuswantana menjelaskan detail aplikasi ini. ODP dan PDP yang terpantau adalah yang melakukan karantina mandiri. Baik yang berada di kediaman pribadi maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

“Dengan CMS, PDP maupun ODP yang sedang melaksanakan karantina mandiri di rumah dapat melaksanakan self assesment secara online sebagai pemantauan harian. Hasilnya akan dipantau langsung oleh petugas fasilitas kesehatan terkait,” jelasnya, ditemui di Kantor BPBD DIJ, Rabu (15/4).

Pengembangan aplikasi ini bertujuan memutus mata rantai Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terutama saat pasien atau warga sedang melakukan karantina maupun pengobatan secara mandiri. CMS, lanjutnya, dapat digunakan sebagai laporan harian fasilitas kesehatan dan Rumah Sakit.

“Untuk laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota. Untuk selanjutnya diverifikasi dan di teruskan ke Dinas Kesehatan DIJ. Proses rujukan ODP dan PDP antar fasilitas pelayanan kesehatan juga wajib dilakukan menggunakan CMS,” katanya.

Biwara menuturkan CMS akan menjadi aplikasi wajib bagi fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten dan kota di Jogjakarta. Sehingga data yang masuk lebih terpadu dan sinkron, terutama antara Kabupaten Kota dengan Provinsi.

Acuan yang digunakan adalah Surat Edaran Sekertaris Provinsi DIJ Nomor 557/6107. Dalam aturan ini disebutkan penggunaan aplikasi CMS sebagai aplikasi pemantauan seputar Covid-19. Ditujukan langsung ke Bupati dan Walikota se Jogjakarta.

Pria yang juga menjabat Kepala Pelaksana BPBD DIJ ini menjabarkan adanya empat poin dalam seurat edaran. Pertama, CMS adalah platform monitoring pasien atau orang yang terkait dengan Covid-19.

Kedua, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Jogjakarta diwajibkan menggunakan aplikasi CMS. Poin ketiga, Diskominfo Kabupaten dan Kota ditunjuk sebagai koordinator CMS masing-masing wilayah. 

“Keempat untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penggunaan aplikasi CMS,” jelasnya.

Terkait data, Biwara tak menampik adanya data pasien yang terunggah dalam aplikasi ini. Fungsinya sebagai penanganan pasien Covid-19 secara medis. Data digunakan untuk memproses perencanaan dan pengambilan kebijakan penanganan Covid-19.

“Juga sebagai bahan informasi bagi publik terkait COVID-19,” katanya.

Kepala Diskominfo DIJ Rony Primantoro Hari memastikan CMS akan berjalan optimal. Walau begitu dia tak menampik ada kemungkinan error. Terlebih jika adanya lonjakan penggunaan aplikasi secara bersamaan dan masif.

Kondisi ini pernah terjadi saat aplikasi informasi Covid-19 milik Pemprov DIJ mulai beroperasi. Kala itu server milik Diskominfo DIJ sempat down. Alhasil situs website sempat tidak bisa diakses untuk sementara waktu.

“Kami pantau terus agar tetap lancar aksesnya. Kedepan kami juga mengembangkan apliaksi Covid Care Jogjakarta di android. Diwajibkan instal untuk setiap pemudik dengan tujuan mendata sebarannya dimana saja. Wujud antisipasi penyebaran Covid-19,” katanya.(dwi/tif)

Jogja Utama