RADAR JOGJA – Dana Keistimewaan (Danais) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ belum dapat dimanfaatkan sebagai penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Karena peruntukan dana tersebut berbeda dengan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Terlebih realokasi Danais tidak diatur dalam Undang-Undang.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menegaskan belum ada pembicaraan tentang realokasi danais. Langkah taktis utama justru pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) sebagai dana penanganan Covid-19. Skema ini bahkan telah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.

“Danais berbeda dengan APBD dan APBN, tapi belum melangkah ke situ. Sekarang bagaimana melakukan realokasi anggaran yang dimungkinan oleh UU. Salah satunya pakai dana desa,” jelasnya, ditemui di Gedhong Pracimosono, Kamis (9/4).

Wacana ini mengemuka pasca teleconference dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam perbincangan jarak jauh ini pemerintah pusat mengizinkan setiap pemerintah desa mengoptimalkan dana desa. Tujuan utama adalah penanganan Covid-19.

Mekanisme yang ditawarkan adalah pemanfaatan dana desa untuk tiga aspek. Pertama adalah untuk kesehatan rakyat. Alokasi kedua untuk jaminan sosial. Terakhir untuk membantu sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Desa punya APBDes yang bisa dialokasi. Kalau anggarannya (dana desa) kira-kira Rp 800 juta sampai Rp 2 Miliar bisa disisihkan maksimal 20 persen. Misal bisa melakukan realokasi bantuan tunai sudah dimungkinkan, apbd juga bisa realokasi,” katanya.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) DIJ Bambang Wisnu Handoyo membenarkan pemanfaatan dana desa. Bahkan realokasi juga menyentuh sektor alokasi dana desa. Peruntukannya seperti jaring pengaman sosial hingga fasilitas karantina mandiri.

Lampu hijau dari pemerintah pusat, lanjutnya, menjadi angin segar. BWH, sapaannya, juga menjamin pengajuan dana tersebut tidaklah rumit melalui persetujuan DPRD. Hanya saja tetap dalam pengawasan evaluasi Pemerintah Kabupaten dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

“Langsung saja tidak perlu juknis (petunjuk teknis) nanti yang evaluasi Pemkab dan Gugus Tugas Covid-19. Tidak perlu persetujuan dewan (DPRD), dana desa dan alokasi dana desa boleh digunakan. Untuk jaring pengaman sosial boleh, untuk karantina mandiri juga boleh,” jelasnya.

Adanya kebijakan ini setidaknya meringankan upaya realokasi dana. Terlebih dampak Covid-19 terhadap pendapatan daerah sangatlah signfikan. Tercatat hingga saat ini ada pengurangan pendapatan daerah antara Rp 800 Miliar hingga Rp 1 Triliun. Sementara belanja rutin dan wajib mencapai kisaran Rp 198 Miliar.

“Bukan defisit lagi, rata-rata sehari belanja Rp 4 miliar dikalikan 25 hari kerja sudah Rp 100 miliar, lalu untuk kepentingan belanja wajib, gaji listrik telepon itu Rp 98 Miliar. Lalu mau pakai apa membiayai, jadi pemanfaatan Dana Desa dan ADD sangat membantu,” katanya. (dwi/tif)

Jogja Utama