RADAR JOGJA – Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Hamengku Buwono (HB) X memastikan belum ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pernyataan ini terlontar setelah adanya rapat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di Komplek Kepatihan Pemprov DIJ yang melibatkan Bupati dan Wali Kota di Jogjakarta.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini menuturkan, setiap bupati dan wali kota memiliki pandangan yang sama. Hingga saat ini skema PSBB belum dibutuhkan. Artinya skema dari pemerintah pusat tersebut sifatnya belum terlalu urgensi di Jogjakarta.

“Rapat tadi kabupaten kota dan Forkominda (hasilnya) belum waktunya menyampaikan PSBB,” jelas HB X ditemui Komplek Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (8/4).

Walau begitu jajarannya tetap menyiapkan skenario PSBB. Salah satu acuannya apabila ada lonjakan pemudik dari luar Jogjakarta. Hipotesanya adalah meningkatnya mobilisasi persebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Tapi saya tetap mempersiapkan kalau ada lonjakan pemudik saja. Sampai saat ini memang belum memenuhi syarat, karena belum waktunya juga. Baik adanya transmisi lokal dan penyebarannya belum memenuhi syarat (PSBB),” katanya.

Berdasarkan catatan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov DIJ jumlah kasus fluktuatif. Hingga saat ini ada 39 kasus positif Covid-19. Sementara untuk pasien dalam pengawasan (PDP) 381 pasien dan 2908 orang dalam pemantauan (ODP).

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti memastikan wilayahnya belum perlu PSBB. Ini karena wilayahnya belum memenuhi persyaratan pengajuan status tersebut. Mulai dari jumlah kasus menurut waktu dengan menyertakan kurva epidomologis,  penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal.

“Jadi untuk kota Jogja, belum perlu dilaksanakan PSBB. Rata-rata Bupati lain juga sama,” ujarnya.

Walau begitu Haryadi tak menampik PSBB juga penting. Hanya saja tetap perlu kajian untuk status ini. Terutama dari lintas aspek. Khususnya yang sebagai penopang maupun imbas dari kebijakan ini.  

“Tapi perlu dikaji, kapan belum tahu. Kalau memang persyaratan terpenuhi akan mengajukan. Karena persyaratan dan kriteria hingga saat ini belum terpenuhi, jadi kami tidak ajukan PSBB,” katanya. 

Kota Jogja, lanjutnya, memiliki kesiapan yang optimal. Baik untuk ketersediaan fasilitas kesehatan maupun tenaga medis. Satu catatan yang menjadi evaluasi adalah keberadaan pemakaman umum. Hingga saat pihaknya memang belum menyiapkan pemakaman khusus bagi jenasah kasus Covid-19.

“Pemakaman bisa koordinasi tingkat DIJ koordinasi dengan Bupati lain. Seperti Bantul punya 4,2 hektar, wilayah kota dimakamkan disana. Tapi saya imbau jangan ada kekhawatiran tidak bisa dimakamkan di Kota. Sepanjang protokol dan tempat tersedia bisa, bisa dimakamkan,” ujarnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo memberikan pernyataan yang tak jauh beda. Dia memastikan bumi Sembada belum perlu mencanangkan status PSBB. Jajarannya saat ini lebih memilih dalam status tanggap darurat.

“Sleman tetap pertahankan status tanggap darurat. Selama masyarakat bisa kondisikan wilayah, jaga jarak dan patuhi protokol keluar rumah  masih bisa teraatasi. Pengajuan PSBB memang di keputusan Gubernur (HBX) tapi kami pastikan Sleman masih belum (mengajukan PSBB),” katanya.

Dalam kesempatan ini, SP, sapaannya, meminta adanya efektivitas uji laboratorium. Sleman diakui olehnya memiliki angka kasus Covid-19 tertinggi dibanding wilayah lain. Alhasil perlu kecepatan data untuk mengimplementasikan langkah protokol kesehatan.

Salah satu keluhannya adalah lambatnya uji laboratorium kepada PDP. Bahkan dalam beberapa kasus hasil uji swab belum keluar padahal pasien sudah meninggal dunia. Menurutnya pemakaman protokol tertinggi tak begitu saja menghapus kekhawatiran warga.

“Agar mempertegas status yang sudah PDP, segera muncul status positif negatifnya. Bahkan ada yang meninggal satu Minggu lebih tidak tahu statusnya. Kalau sejak awal tahu, maka langkah penanganan medis bisa pasti, termasuk mengarahkan masyarakat,” keluhnya. (dwi/tif)

Jogja Utama