RADAR JOGJA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran No 41 Tahun 2020 terkait larangan bepergian ke luar daerah dan mudik untuk ASN. Surat edaran tersebut juga disikapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. Berupa sanksi apabila ada aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan aturan tersebut berlaku tegas. Sifat dari SE Kemenpan RB ini mengikat untuk seluruh ASN beragam golongan. Setelah menerima SE, jajarannya telah meneruskan hingga Kabupaten Kota dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). 

“Sifatnya kami ikuti Surat Edaran tersebut. Kami sudah mendapatkan surat dari Kemanpan RB. Telah kami teruskan kepada ASN bahwa ada larangan untuk mudik. Enggak boleh mudik keluar dari Jogjakarta,” tegasnya, ditemui di Bangsal Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (8/4).

Untuk sosialisasi berlaku top down dari masing-masing kepala OPD. Termasuk wujud sanksi yang berlaku apabila ada pelanggaran. Acuannya adalah peraturan pemerintah tentang ASN. Wujud sanksi, lanjutnya, berupa administrasi.

Aturan ini sendiri bertujuan meminimalisir persebaran Covid-19. Baik penularan kepada ASN maupun kepada keluarga di kampung halaman. Sehingga diwajibkan tetap di wilayah Jogjakarta.

“Dari Kepala OPD langsung disampaikan kepada pegawai-pegawai enggak ada masalah,” katanya. 

Untuk pengawasan, Aji mengatakan bahwa masing-masing ASN akan membuat laporan keberadaan mereka. Selain itu atasan di masing-masing OPD memiliki tanggung jawab mengawasi anak buahnya. Sehingga Aji menjamin sanksi berlaku disiplin dan tegas.

“Kalau sampai sudah ada aturan Kemenpan seperti itu sudah peringati masih melakukan tetap ada sanksi. Tapi sanksinya bukan pidana tapi sanksi administratif tentunya. Ada PP yang mengatur disiplin pegawai,” ujarnya.

Surat Edaran Menpan RB ini memperbarui SE sebelumnya, yakni No 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan penyebaran COVID-19.

“Intinya adalah pelarangan ASN beserta keluarganya untuk bepergian ke luar daerah maupun melaksanakan mudik Idul Fitri,” katanya. (dwi/tif)

Jogja Utama