RADAR JOGJA – Pemerintah pusat tidak melarang warga mudik lebaran Idul Fitri ke kampung halaman. Kendati demikian, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ, Tavip Agus Rayanto memastikan situasi di tengah wabah Covid-19 ini perjalanan mudik tahun ini lebih mahal dan rumit.

“Khusus penumpang bus dari terminal keberangkatan harus mendaftar lebih dulu disertai surat keterangan sehat dari Puskesmas. Akan diterapkan tuslah, harga tiket dimahalkan agar orang tidak mudik. Satu penumpang bayar dua,” ujar Tavip dalam rapat bersama Komisi C DRPD DIJ, Selasa (7/4).

Sesuai aturan dari pemerintah pusat, lanjut Tavip, bus-bus antar kota antar provinsi (AKAP) dibatasi hanya boleh mengangkut 50 persen dari kapasitas penumpang. Aturan ini akan diberlakukan ketat. Bus yang melanggar akan dicabut izin trayeknya.

“Begitu sampai tempat tujuan, para penumpang wajib menjalani pemeriksaan kesehatan. Bagi mereka yang sehat dipersilakan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari,” ujarnya.

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, para pemudik dengan mobil pribadi hanya boleh diisi dua orang atay maksimal tiga orang termasuk sopir. Sedangkan sepeda motor dilarang berboncengan. 

“Yang berboncengan akan disuruh balik,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi pemudik yang mencari celah di jalan alternatif, pihaknya mempersiapkan posko pemantauan di wilayah perbatasan dengan Provinsi  Jawa Tengah.

Komisi C DPRD DIJ pun mengusulkan agar Pemprov DIJ berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.

“Pembentukan desa siaga Covid-19 dengan cara membentuk tim khusus, jika aturannya memang memungkinkan,” ujar Lilik Syaiful Ahmad. (sky/tif)

Jogja Utama