RADAR JOGJA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ mencatat 14 ribu pekerja formal dan informal di Jogjakarta mulai terdampak pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mulai dari dirumahkan sementara hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Data ini merupakan akumulasi per 4 April.

Kepala Disnakertrans DIJ Andung Prihadi Santosa menuturkan detil pekerja terdampak mencapai 14.055 pekerja. Seluruhnya tergabung di 307 perusahaan yang beroperasi di Jogjakarta. Dia tak menampik data ini akan terus bertambah.

“Angka ini baru akumulasi total sementara yang sudah kami verifikasi. Data sudah kami kirimkan untuk tahap pertama sampai 4 April. Kemungkinan masih ada data baru kedepannya,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (6/4).

Skema dirumahkan terdiri dari beberapa wujud. Mulai dari pemotongan shift kerja hingga sistem pengupahan yang berbeda. Ada pula dari sektor pekerja imigran Indonesia (PMI) yang batal bekerja di luar negeri. Termasuk dipulangkan karena wabah Covid-19. 

Untuk skema PHK terjadi karena perusahaan mengalami kerugian cukup besar. Sehingga dengan terpaksa menghentikan total operasional kerja, sebagai wujud efisieni untuk menekan biaya produksi berjalan.

“Angka terbesar tentu yang dirumahkan. PHK itu memang dihindari karena skema ini membutuhkan persyaratan dan ongkos yang seperti pesangon dan sebagainya,” katanya.

Dari total pekerja terdampak Covid-19, sebanyak 13.797 pekerja terkena skema dirumahkan. Sementara sisanya mengalami PHK oleh perusahaan. Tercatat pula sebanyak 474 orang bekerja di sektor informal.

Detil pekerja informal berasal dari beragam sektor. Mulai dari sektor pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pekerja Perempuan Rumahan (PPR) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Pemerintah telah menyiapkan solusi dengan memperluas sasaran para penerima Kartu Pra Kerja dari 2 juta menjadi 5,6 juta orang se-Indonesia. Otomatis anggarannya meningkat dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Khusus Jogjakarta, kuota penerima Kartu Pra Kerja mencapai 86 ribu orang,” ujarnya.

Untuk mewujudkan program ini, pihaknya telah berkoordinasj dengan jajaran pemerintah kabupaten dan kota. Turut melibatkan pula beberapa asosiasi-asosiasi dan mitra pengusaha. Berupa input data pegawai yang mengalami skema dirumahkan atau PHK.

Apabila terverifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan berlanjut dengan tawaran program. Syaratnya denga.n mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Komite Pra Kerja. Disediakan pula insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan ke depan.

“Ada insentif lagi Rp150 ribu per kepala untuk biaya survei bagi mereka yang telah merampungkan pelatihan. Balai Pelatihan dalam hal ini juga akan menerima Rp1 juta. Tapi ikut latihan dulu, lalu ada ujian dan sertifikasinya juga,” katanya. (dwi/tif)

Jogja Utama