RADAR JOGJA – Kalangan perhotelan di DIJ menangkap peluang selama masa tanggap darurat covid-19. Yakni dengan menawarkan paket karantina selama 14 hari di hotel. Terlebih sudah ada wacana dari Pemprov DIJ.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Deddy Pranowo Eryono menyebut, banyak hotel yang masih bertahan. Kali ini dengan menawarkan paket 14 hari sesuai dengan protokol covid-19. Ini dalam rangka untuk mengisi kekosongan dalam masa tanggap darurat covid-19. Hotel yang masih bertahan beroperasi ini diminta harus menerapkan protokol covid-19. “Tamu harus pakai surat dokter dari rumah sakit atau puskesmas terdekat sebelum masuk. Dan harus stay 14 hari di hotel tidak boleh keluar-keluar,” jelasnya, ketika dikonfirmasi kemarin (3/4).

Paket inap 14 hari ini diberlakukan kepada hotel yang masih bertahan sekitar 10-20 hotel se-DIJ. Meski sejauh ini peminatnya belum terlihat, namun ini menjadi salah satu strategi marketing manajemen hotel. “Harus kami apresiasi dengan kondisi kayak gini,” sambungnya.

Paket inap 14 hari yang diberikan bervariasi ada yang paket Rp 3 juta dan Rp 6 juta. Termasuk include 3 kali makan dan berlaku untuk dua orang. “Ada yang hanya breakfast, tapi lunch dan dinner nambah. Ada yang include semuanya,” imbuhnya.

Meskipun begitu Deddy mengaku belum mendapat kejelasan informasi lengkap dari hotel-hotel se- DIJ yang akan memberlakukan sebagai tempat karantina. Dia meminta kepada pihak hotel jika ada anggota yang bersedia untuk menjadi tempat karantina atau isolasi diri agar mengkonfirmasi. “Kalau ada (hotel) yang bersedia konfirmasi ke kami untuk kami sampaikan ke pusat,” katanya.

Deddy menjelaskan sampai dengan saat ini belum ada pemilik maupun pihak hotel yang menawarkan sebagai hotel karantina. Meskipun demikian, dia menyerahkan kebijakan kepada masing-masing manajemen hotel. “Tapi kalau yang khusus untuk isolasi kita belum tau,” ujarnya.

Pun PHRI tidak bisa melarang maupun mengimbau kebijakan tersebut. Semua diserahkan kepada masing-masing hotel. Dimungkinan di DIJ yang menerakan kebijakan tersebut hotel-hotel BUMD dan atau BUMN. Lantaran belum mendapat informasi tersebut.

Sebelumnya, Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengaku menerima tawaran dari pemilik hotel yang bersedia apabila bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai ruang isolasi. Terutama untuk pendatang yang langsung dikategorikan orang dalam pemantauan (ODP) begitu masuk DIJ. “Daripada ditutup hotel bisa digunakan untuk tinggal karantina. Fasilitas yang kami sediakan. Tapi yang hotel belum ditindak lanjuti,” tuturnya. (wia/pra)

Jogja Raya