RADAR JOGJA – Program mundur, munggah, madep kali (M3K) sudah lama digaungkan Pemprov DIJ untuk penataan kawasan sungai. Tapi belum semua kawasan menerapkannya. Peristiwa di Klitren dan Jlagran, Rabu (11/3) sore adalah contohnya.

Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) Kota Jogja Oleg Yohan mengatakan, amblasnya sebagain rumah di RT 8/RW 2 Jlagran, Gedongtengen sudah diprediksi lama. Lantaran ada lebih dari 100 rumah warga di bantaran Sungai Winanga dibangun mepet talut dan bibir sungai. “Bahasanya kami (FKWA) upayakan, warga pinggir bantaran Sungai Winanga itu siap bencana. Kalau sudah siap ya sakwayah-wayah sungai itu meminta (longsor), ya menjadi bagian yang harus dilalui,” katanya Kamis (12/3).

Oelg mengaku, sudah menyampaikan program M3K kepada masyarakat sejak 2009. Kemudian dilakukan penataan kawasan seperti yang sudah dilakukan di wilayah Ngampilan RW 01. “Tapi ketika akan melakukan penataan, pemkot belum siap merelokasi. Karena efek sosialnya kan cukup tinggi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja itu menambahkan, kondisi serupa banyak di temukan di Kota Jogja. Data FKWA 2018 lebih dari 100 rumah masih berdiri di atas atau mepet talut. Seperti berada di kelurahan Pakuncen, Wirobrajan. “Rumahnya mepet sekali dengan talut. Kami agak kesulitan untuk lakukan penataan,” tambahnya.

Begitupula banjir di Klitren. Ketua Kelurahan Budaya Kricak, Joko Hariyanto menuturkan, masyarakat di bantaran sulit menghadap ke sungai karena kurang pendekatan dan tersentuh. “Ini baik terkait pembangunan fisik maupun manusianya. Karena kesadaran mereka kurang,” katanya.

Di Kelurahan Kricak, yang terbagi tiga kampung, yaitu Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo. Berada di bantaran sungai winongo maupun sungai buntung. Hampir sama permasalahannya bahkan tanah sungai banyak yang dipakai untuk kepentingan pribadi dan sosial. “Seperti pelebaran lahan untuk dipakai ternak, WC, dan lain-lain,” ujarnya.

Menurutnya, sebagian masyarakat setuju adanya penataan. Tetapi untuk saat ini mayoritas masih sulit. Lantaran, masih kurang informasi dan sosialisasi. Sehingga sangat diperlukan adanya pendekatan dari pihak terkait untuk memberikan pemahaman dan pengertian akan dampaknya.

Sedang Kepala DPUPKP Kota Jogja, Hari Setya Wacana mengatakan bahwa di Klitren merupakan progran M3K yang menerus dari selatan ke utara. “Klitren sempat terhenti karena keterbatasan anggaran masih menyisakan. Tahun ini yang akan dikerjakan malah kedisikan jebol duluan,” ujarnya.

Namun pihaknya telah melakukan penanganan sementara. Menutup tanggul yang jebol dengan karus berisi pasir. “Agar air tidak masuk ke perkampungan kalau ada hujan. Sekaligus penataan tepi sungai dan saluran limbahnya,” jelasnya. (wia/pra)

Jogja Utama