AJUKAN PEMBELAAN: Terdakwa kasus suap proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Soepomo pada Dinas PUPKPP Pemkot Jogja, Gabriella Yuan Anna, menjalani sidang dengan agenda pledoi di Pengadilan Tipikor Jogjakarta, kemarin (9/1). Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja

RADAR JOGJA – Sidang kasus suap lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Soepomo pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja dengan terdakwa Gabriella Yuan Anna Kusuma, memasuki tahap pledoi atau pembelaan. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja, kemarin (9/1).
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suryo Hendratmoko, didampingi dua hakim anggota ad hoc tipikor, Samsul Hadi dan Rina Listyowati. Sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwakili Bayu Satrio.
Dua pledoi disiapkan terdakwa Gabriella untuk dibacakan dalam persidangan. Pledoi pertama dibacakan kuasa hukumnya, sedangkan pledoi kedua dibaca Gabriella sendiri. Dalam pembacaan pledoinya, ibu tiga anak ini beberapa kali sempat menangis.
Seperti kutipan dalam pledoinya yang membawa tangis terdakwa Gabriella yaitu perusahaan yang dipimpinnya (PT Mataram Mandiri) terkena dampak sanksi dari perbankan karena kasus ini. Sehingga terganggu dalam operasionalnya dan membutuhkan pemikiran khusus untuk mencari solusi dan jalan keluarnya.
Menurutnya, pekerjaan di PT Mataram Mandiri ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan rehabilitasi SAH Jalan Soepomo. Masalah ini di luar dugaannya karena yang terkena masalah adalah pekerjaan dengan menggunakan bendera PT Widoro Kandang. “Istilahnya sudah terjatuh masih tertimpa tangga,” ucapnya dalam pledoi pribadinya.
Dalam persidangan, Gabriella juga mengaku Eka Safitra (ES) selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Joga tidak pernah mempertemukan dirinya dengan pihak-pihak terkait, sampai akhirnya mereka bertemu di pengadilan. Perempuan asal Surakarta itu juga mengajukan permohonan jika dirinya nanti divonis bersalah dan harus menjalani hukuman, agar ditempatkan di Lapas ataupun Rutan yang tidak jauh dari keluarganya.
“Karena sudah lebih dari empat bulan saya harus berpisah oleh mereka akibat dari kejadian ini. Sehingga saya masih bisa berinteraksi dengan mudah meski dalam tahanan,” harapnya.
JPU dari KPK sebelumnya menuntut terdakwa kasus suap proyek rehabilitasi SAH di Jalan Sopemo CS dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU 31/1999 jo pasal 2 UU 20/2001 jo 64 KUHP pidana dengan hukuman penjara dua tahun dan denda Rp150 juta (atau kurungan tiga bulan).
Sementara melalui kuasa hukumnya Widhi Wicaksono mengakui, kesalahan kliennya telah memenuhi permintaan fee 5 persen sebesar Rp 221.740.000 oleh ES. Fee itu dengan dalih oleh ES akan diserahkan kepada unit Pokja atau BLP (1,5 persen), untuk Tim TP4D Kejari Kota Kota (2 persen), serta untuk ES dan Satriawan Sulaksono (1,5 persen). “Ya, merasa bersalahnya karena sudah ngasih dan terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan),” kata Widhi kepada wartawan usai persidangan.

Pemberian fee tersebut diserahkan dalam tiga tahap. Pertama, pada 5 April 2019 di Stasiun Balapan Solo, terdakwa melalui stafnya, Novi Hartono menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Eka Safitra, dengan dalih sebagai “tanda jadi” yang kemudian akan diserahkan kepada BLP.
Kedua, pada 15 Juni 2019 di rumah ES yang terletak di Kelurahan Jebres Kota Solo, terdakwa melalui Novi Hartono dan Nur Alam Akbar Al Fattah kembali menyerahkan uang Rp.100.870.000 kepada ES yang juga anggota TP4D Kota Jogja. Pada saat bersamaan, PT Widoro Kandang dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan rehabilitasi SAH di Jalan Soepomo Kota Jogja.
Ketiga, pada 19 Agustus 2019, ES kembali menerima uang sebesar Rp 110.870.000 dari terdakwa melalui Novi Hartono. Pada penyerahan fee ketiga di Gang Kepuh Kampung Peroran, Kelurahan Jebres, Kota Solo itu, mereka kemudian terkena OTT dari KPK. “Terdakwa mengakui itu (memberikan fee) dalam tanda kutip karena faktor telah terkecoh oleh saksi Eka Safitra maupun saksi Satriawan Sulaksana selaku jaksa penuntut umum,” ujarnya.
Kuasa hukum lainnya Sofyan Muhammad meminta hukuman yang seringan-ringannya untuk terdakwa. Karena, menurutnya, dalam hal ini terdakwa tidak berbuat aktif untuk mencari proyek. “Tapi justru terdakwa ditawari proyek kemudian terkecoh dan termakan bujuk rayu sehingga mengikuti apa yang disarankan (ES dan SS),” ucapnya.
Penawaran proyek oleh saksi-saksi itu dengan janji-janji akan dimenangkan dalam proses lelang. Padahal, menurutnya, kedua saksi ES dan SS dalam hal ini adalah tidak dalam kapasitas memenangkan proyek.

Sofyan mengklaim, fee yang diberikan kepada terdakwa tidak ada kaitannya dengan permainan proyek bersama pemkot, dalam hal ini Badan Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kota Jogja dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja.
Dalam pelaksanaan proyek SAH Jalan Soepomo tidak ada proses persengkongkolan lelang atau tandem. Kemenangan PT Widoro Kandang, perusahaan yang dibawa oleh terdakwa adalah yang ditetapkan sebagai pemenang secara fair dan murni. Sebab telah memenuhi syarat administratif, kelengkapan teknis dan penawaran terendah responsif dibandingkan penawaran perusahaan-perusahaan lain. “Jadi tidak ada permainan. Kalau ada permainan, ada bantuan, bahkan memberikan kesempatan, pasti akan ditangkap semua,” terangnya.
Kuasa hukum terdakwa, Widhi Wicaksono mengangap, terdakwa lebih tepat dikenai Pasal 13 daripada Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Mengingat, posisi Eka Safitra yang menerima fee itu bukan penentu kemenangan tender proyek, melainkan sebatas penghubung ke DPUPKP Kota Jogja dan BLP sebagai penentunya.
Terlebih, lanjut Widhi, fee yang diberikan terdakwa ternyata seluruhnya hanya dinikmati ES. Sebab tidak ada fakta yang membuktikan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada pihak-pihak terkait dalam proyek itu. “Semuanya kepada Eka Safitra,” tandasnya.
Pihaknya juga berdalih, secara materiil terdakwa justru mengalami kerugian karena membiayai dulu proyek yang uang mukanya belum cair, dan untuk memberikan fee itu dengan total Rp 1.5 miliar. “Jadi ini juga tidak ada kerugian keuangan negera,” tegasnya.
Selain itu, terdakwa juga telah mengembalikan uang muka yang diberikan Pemkot Jogja untuk proyek itu. Meskipun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara sepihak memberhentikan proyek rehabilitasi SAH yang seharusnya dikerjakan PT Widoro Kandang. “Uang muka diserahkan kembali dan juga membayar bunganya,” katanya.
Sementara JPU KPK Bayu Satrio menegaskan pihaknya akan tetap mengacu pada tuntutan awal pada Desember 2019 lalu yakni menjerat terdakwa dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. “Karena sudah ada fakta di persidangan bahwa Eka Safitra memiliki kewenangan (dalam proyek rehabilitasi SAH) selaku anggota TP4D,” jelas Bayu.
Namun yang sudah dalam agenda persidangan pekan depan yakni JPU KPK akan menghadirkan dari BLP Setda Kota Jogja yaitu Sukadarisman dan Baskoro. “Kami hadirkan lagi pekan depan untuk mengetahui perannya,” bebernya.
Sedangkan Kepala BLP Kota Jogja Sukadarisman mengaku siap memenuhi panggilan jika nanti ada panggilan sidang. “Kami siap menjadi saksi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini dia mengaku tidak pernah menerima sepeser pun yang disebutkan dalam fakta persidangan atas pembagian fee 1,5 persen untuk Unit Pokja atau BLP. Angka itu diakui tidak sampai ke BLP, bahkan ke Pokja. “Saya sudah tanya langsung ke personil pokjanya, termasuk Mas Baskoro. Tidak sama sekali menerima itu. Satu rupiah pun tidak ada yang masuk ke pokja,” jawabnya.
Dia juga mengklaim pemenang lelang telah sesuai prosedur lelang proyek rehabilitasi SAH Jalan Soepomo secara normatif, sesuai aturan yakni dari aspek administrasi, teknis dan kualifikasi lulus, serta penawaran harga terendah. “Normatifnya seperti itu,” katanya. (wia)
Kasus OTT Proyek SAH
Bantu Buka Kasus Lain
Sementara itu, Penasihat KPK periode 2017-2019 Budi Santoso ikut memantau persidangan kemarin. Kehadirannya sebagai salah satu komitmen dengan JPU KPK dalam memberikan dukungan untuk mengawal persidangan ini.
“Kasus ini sebenarnya kasus yang menarik bagi DIJ, karena merupakan kasus pertama, bahkan ada penindakan OTT di Jogja,” kata Budi Santoso kepada wartawan di sela persidangan.
Menurutnya, tentu saja hal ini menarik perhatian publik atau masyarakat di Jogja. Bahkan akibat kejadian ini, warga kampung terdampak proyek rehabilitasi SAH Jalan Soepemo sempat menderita karena mangkraknya proyek itu.
Dengan penetapan hukuman kepada terdakwa, diharapkan bisa mengakomodasi rasa keadilan masyarakat, di Jogja khususnya. “Nanti akan ada pihak yang tidak puas putusan, minggu depan kan masih ada upaya hukum lebih lanjut,” jelasnya.
Menurutnya, dengan dibukanya kasus penindakan OTT di Jogja ini tidak menutup kemungkinan bisa membuka pintu masuk bagi kasus-kasus korupsi lainnya provinsi ini. “Laporan masyarakat ke KPK dari Jogjakarta cukup banyak, sekitar 100 laproan yang masuk dengan berbagai dugaan kasus,” bebernya.
Namun, KPK tak semena-mena menerima begitu saja seluruh laporan yang masuk. Sebab ada proses tersendiri untuk memverifikasi laporan kasus-kasus yang masuk itu. Termasuk dibutuhkan cek dan ricek. “Ada kan laporan yang mungkin karena ada balas dendam, atau karena kompetisi karir kemudian asal melaporkan, dan lain-lain,” kata mantan direktur LBH Jogja yang kini jadi dosen di UII ini. (wia/laz)

Jogja Utama