JOGJA – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Kadarmanta Baskara Aji menegur kepala SDN Karangtengah III Wonosari. Teguran ini dilayangkan langsung melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Kaitannya aturan seragam wajib tahun ajaran 2019/2020.

Aji, sapaannya, mengakui aturan tersebut salah. Menurutnya esensi sekolah negeri harus berjalan sesuai marwahnya. Sekolah tidak bisa memaksakan aturan seragam sesuai golongan atau agama tertentu. Terlebih aturan tersebut berlaku wajib bagi siswa tahun ajaran baru. “Sudah ditindaklanjuti oleh kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul supaya diralat dan dibetulkan. Kepala sekolahnya salah bikin begitu. Belum bisa memahami esensinya,” tegasnya, Selasa (25/6).

Meski begitu Aji menjamin aturan tersebut belum terlaksana. Berdasarkan penulusuran timnya, aturan baru sebatas selebaran surat. Beberapa laporan dia dapatkan dari orangtua calon siswa. Sehingga aturan belum diterapkan kepada siswa baru.

Terkait sanksi, menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Gunungkidul. Hanya saja dia menjamin tidak ada sanksi bagi Kepala SDN Karangtengah III. Sementara waktu sang pembuat kebijakan maupun guru mendapat pendampingan dari Disdik Gunungkidul. “Belum terlaksana, karena baru bikin surat. Sudah mengakui dan kepala sekolahnya blunder. Saya juga meminta ada sosialisasi ke kepala sekolah lainnya agar tidak melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Selebaran hasil rapat 18 Juni memuat tiga poin. Pertama, siswa tahun ajaran 2019/2020 khususnya kelas I wajib memakai seragam muslim. Poin kedua, peraturan belum berlaku wajib bagi siswa kelas II hingga kelas VI. Poin ketiga seluruh siswa wajib berpakaian muslim pada tahun ajaran 2020/2021.

Surat edaran juga disertai dengan ilustrasi seragam. Siswa putra mengenakan celana panjang hingga mata kaku. Sementara untuk siswi mengenakan rok panjang, baju lengan panjang dan jilbab. Aturan ini berlaku untuk seragam merah putih, identitas sekolah maupun seragam pramuka.

Kejadian ini sejatinya bukan pertama kali terjadi. Beberapa sekolah negeri di kawasan Kota Jogja pernah menerapkan aturan ini. Sama halnya dengan SDN Karangtengah III, Disdikpora DIJ langsung memberikan teguran. “Kami tetap sosialisasi agar kasus seperti ini tidak terus berulang. Jika memang belum paham bisa tanya atau konsultasi dengan Dinas Pendidikan dulu,” pesannya.

Sayangnya belum ada aturan tegas yang mengatur. Sanksi hanya sebatas teguran baik kepada kepala sekolah maupun guru. Setidaknya Aji berharap aturan tidak terwujud dalam norma aturan harian di lingkungan sekolah. “Kalau di SMA atau SMK ya ranah kami. Kalau SD dan SMP ranahnya menjadi kewenangan (Dinas Pendidikan) untuk menegur maupun sosialsiasi,” katanya. (dwi/din/er)

Jogja Utama