JOGJA – Dua politikus perempuan Yuni Satia Rahayu dan Hanum Salsabiela Rais berpeluang besar menjadi pimpinan DPRD DIJ periode 2019-2024. Itu menyusul perolehan suara yang diperoleh partai asal kedua politikus perempuan itu.

Yuni berasal dari PDI Perjuangan (PDIP). Sedangkan Hanum mewakili Partai Amanat Nasional (PAN). Rekapitulasi suara Pileg 2019 tingkat DIJ, PDIP meraih suara terbanyak pertama. Hasil itu menjadikan banteng moncong putih mendapatkan 17 kursi.

Sesuai aturan, sebagai pemenang pemilu PDIP berhak menempatkan kadernya menjadi ketua dewan. Nama Yuni santer disebut menjadi salah satu kandidat. Maklum sosok yang pernah menjabat wakil bupati Sleman itu menjabat sekretaris DPD PDIP DIJ.

“Kansnya Bu Yuni menjadi ketua dewan cukup besar,” ujar seorang sumber di lingkaran PDIP, Minggu (12/5).

Ada konvensi di PDIP bila pengurus partai menjadi anggota dewan, maka ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB) partai punya skor setingkat lebih tinggi dibandingkan pengurus harian lainnya. Misalnya para wakil ketua.

Saat ini ketua DPD PDIP DIJ dijabat Bambang Praswanto. Dia tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DIJ. Bambang maju sebagai calon anggota DPR RI. Sedangkan bendahara partai dipegang Youke Indra Agung Laksana.

Kini Youke tercatat menjadi ketua dewan provinsi. Jabatan itu telah dipegangnya selama dua periode sejak 2009.  Namun dari rekapitulasi suara KPU DIJ, PDIP hanya mendapatkan dua kursi di DPRD DIJ dari dapil Bantul timur.

Secara internal, suara Youke berada di urutan ketiga setelah Tustiyani dan Istriyatun Katir Triatmojo.  Tusti mendapatkan 18.812 suara dan Katir meraup 17.013. Adapun Youke mendapat 17.087 suara. Selisihnya hanya terpaut 16 suara dari Katir. Peluang Youke terpilih lagi untuk lima tahun ke depan terganjal dengan hasil itu.

Selain Yuni ada beberapa orang wakil ketua DPD PDIP DIJ yang terpilih menjadi anggota parlemen DIJ. Mereka adalah Imam Priyono, Dwi Wahyu Budiantoro, Eko Suwanto, dan Nuryadi. Sama seperti Yuni, empat nama itu juga punya peluang menjadi ketua dewan provinsi.

Jika nantinya Yuni menjadi ketua dewan, istri mendiang Muh.Yamin Mangkunegara itu merupakan politikus perempuan pertama yang menjadi ketua DPRD DIJ. Sebab, sejak dewan provinsi berdiri pada 1946 dengan nama Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)  hingga sekarang, jabatan ketua dewan selalu dijabat politikus laki-laki.

Sedangkan Hanum punya kans menjadi wakil ketua dewan. Sebab, PAN menjadi pemenang pemilu kedua setelah PDIP tingkat DIJ. PAN meraih tujuh kursi.  Seorang sumber yang dikenal dekat dengan Pandeansari -sebuah sebutan yang merujuk kediaman Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Amien Rais -, nama Hanum menjadi salah satu kandidat terkuat. Putri kedua Amien Rais itu menjadi anggota dewan mewakili dapil Sleman utara.

“Kalau nanti PDIP mengajukan Yuni, PAN menyorongkan figur Hanum,” bisik sumber itu. Bila Hanum nantinya benar-benar diajukan, maka PAN melanjutkan tradisi pimpinan dewan diserahkan ke politikus perempuan.

Pada periode 2004-2009 partai matahari terbit telah mengawalinya dengan menempatkan Isti’anah ZA sebagai wakil ketua dewan. Lima tahun kemudian, periode 2009-2014, dilanjutkan Tutiek Masria Widyo.

Selain Hanum, alternatif lain  dari PAN adalah Suharwanta. Dia merupakan petahana dari dapil Bantul timur. Saat ini Suharwanta menjadi ketua Fraksi PAN DPRD DIJ dan wakil ketua DPW PAN DIJ.

Selain PAN, posisi wakil ketua DPRD DIJ akan ditempati PKS dan Partai Gerindra sebagai pemenang ketiga dan keempat. Figur dari PKS disebut-sebut mengarah pada Huda Tri Yudiana yang sekarang menjadi bendahara DPW PKS DIJ. Adapun calon dari Gerindra ada dua orang. Antara RM Sinarbiyat Nujanat atau Anton Prabu Semendawai.

Sambutan terhadap tampilnya Yuni dan Hanum memimpin dewan provinsi itu disampaikan Ketua FKB DPRD DIJ Sukamto. Dia menilai, kehadiran figur perempuan menjadi ketua dewan patut diapresiasi. “Sekarang ini memang eranya emansipasi perempuan,” kata Sukamto yang menjadi calon terpilih DPR RI mewakili dapil DIJ dari PKB.

Dia menilai hal itu sebagai tanda-tanda zaman. Apalagi Keraton Jogja sejak beberapa waktu disebut-sebut telah mengkader GKR Mangkubumi menjadi calon pemimpin masa depan DIJ. “Kalau nantinya gubernur dan ketua dewan DIJ sama-sama dijabat perempuan, alangkah indahnya perpolitikan di DIJ,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPD PDIP DIJ Bambang Praswanto membantah anggapan pengurus partai yang menjabat KSB punya prioritas dibandingkan lainnya. “Tidak ada prioritas. Kalau ada prioritas hanya waktu menjadi calon legislatif. KSB dapat prioritas urutan  nomor urut 1,” jelasnya.

Bukan hanya DPRD DIJ. Ketentuan itu juga berlaku bagi mereka yang berada di kabupaten dan kota se-DIJ. Meski menjabat ketua, sekretaris dan bendahara, mereka yang akan menjadi ketua DPRD harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPP PDIP di Jakarta. “Yang menentukan DPP lewat fit and proper test,” katanya.

Terkait hal yang sama Ketua DPW PAN DIJ Nazaruddin tak banyak memberikan tanggapan. “Belum ada pembahasan,” kilahnya. (kus/yog/rg)

Jogja Utama