JOGJA – Ada kejadian menggelitik terjadi di ruang paripurna DPRD DIJ kemarin (27/9). Agenda pembahasan RAPBD 2018 Provinsi DIJ hanya dihadiri sembilan orang dari 55 orang anggota DPRD DIJ.

Padahal agenda paripurna tergolong strategis. Yakni pidato jawaban Gubernur DIJ Hamengku Buwono X terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang diajukan tiga hari sebelumnya.

Ternyata saat gubernur hendak menyampaikan pidato jawaban, hanya ada sembilan orang yang hadir. Rinciannya, dua orang pimpinan dewan yang duduk di kursi pimpinan sidang dan tujuh anggota dewan yang berada di kursi peserta paripurna. Dua pimpinan dewan itu meliputi Arif Noor Hartanto (Fraksi PAN) dan Dharma Setiawan (Fraksi Partai Gerindra).

Rendahnya kehadiran anggota dewan mengikuti paripurna itu sebagai tak pelak membuat kikuk Inung, sapaan karib, Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto yang memimpin sidang.

Di awal sidang, Inung menyebutkan ada 31 anggota dewan yang menandatangani presensi kehadiran. Sesuai tata tertib, angka itu telah memenuhi syarat kuorum digelarnya rapat paripurna. Sebab, paripurna tersebut merupakan kelanjutan dari paripurna sebelumnya pada Senin (24/9) dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2018 Provinsi DIJ.

Meski demikian, Inung mengatakan, biasanya dalam rapat-rapat paripurna sebelumnya, dia mengapresiasi para anggota dewan yang masih bertahan di dalam ruangan hingga paripurna selesai.

Namun kali ini, Inung tidak lagi melakukan itu. Saat mengawali paripurna, sebagai pimpinan rapat politikus asal Kotagede ini justru meminta peserta paripurna khususnya para pejabat eksekutif tidak menghitung secara fisik anggota dewan yang berada di dalam ruang paripurna.

“Mohon kepada bapak dan ibu dari eksekutif jangan menghitung berapa jumlah anggota dewan yang mengikuti paripurna ini,” ujar Inung yang mengundang geer.

Tak berhenti di situ. Inung secara terbuka mengapresiasi tujuh anggota dewan yang saat itu duduk di kursi peserta rapat. Satu per satu nama mereka disebut.

“Izinkan dalam paripurna yang terhormat ini saya menyapa Mas Danang Wahyubroto, Mbak Adel, Mbak Nunung, Bu Tutiek Widyo, Mas Agus Sumartono, Mas Arief Budiono dan Mas Janu Ismadi yang telah berkenan hadir tepat waktu sesuai undangan,” ujar Inung.

Danang Wahyubroto berasal dari Fraksi Partai Gerindra. Adel adalah sapaan dari Marthia Adelheida dan Tutiek Widyo panggilan dari Tutiek Masria Widyo, keduanya dari FPAN.

Nunung Ida Mundarsih dari Fraksi Persatuan Demokrat dan Agus Sumartono serta Arief Budiono dari FPKS. Adapun Janu Ismadi merupakan ketua Fraksi Partai Golkar. Anggota fraksi yang tidak satupun terlihat berasal dari FPKB dan FPDI Perjuangan.

Jumlah anggota FPKB di dewan ada lima orang plus tiga orang dari Partai NasDem. Sedangkan FPDIP memiliki 14 anggota.

Tak berapa lama setelah Inung menyampaikan itu, sejumlah pejabat eksekutif yang duduk di sisi kanan atau selatan paripurna langsung memberikan respons. Para pejabat yang rata-rata kepala dinas itu memberikan aplaus. Tidak begitu jelas apakah tepuk tangan itu bentuk pujian bagi tujuh anggota dewan ataukah bentuk sindiran terhadap anggota parlemen yang malas menghadiri paripurna.
Seolah-olah tanggap itu sebagai sindiran halus, Inung lantas melanjutkan pidatonya.

“Hanya saja apakah kehadiran ini berpengaruh terpilih kembali, hanya Allah yang segala-galanya,” katanya kembali mengundang senyum mereka yang memenuhi paripurna.

Termasuk Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur Paku Alam X. Rendahnya kehadiran anggota dewan itu kontras dengan pejabat pemprov. Selain gubernur dan wakil gubernur, beberapa pejabat penting seperti Sekprov DIJ Gatot Saptadi, sejumlah asisten, kepala dinas, badan dan biro menghadiri undangan dewan.

Sementara itu, dalam jawabannya, gubernur membagi atas dua hal. Yakni terdiri saran dan pertanyaan. “Untuk yang bersifat saran-saran akan kami tindaklanjuti dan menjadi masukan dalam pembahasan RAPBD,2019” terangnya. Sedangkan yang bersifat pertanyaan meliputi penjelasan kelompok bersifat umum dan khusus.

“Kelompok bersifat umum merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan lebih dari satu fraksi,” ungkap HB X.
Kelompok khusus merupakan jawaban yang berbeda-beda dari masing-masing fraksi.

Setelah jawaban gubernur itu, siang ini dewan menggelar konsultasi publik dengan mengundang masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RAPBD 2019. Konsultasi publik dimulai pukul 12.30. (kus/din)

Jogja Utama