Musim pancaroba telah datang. Musim ini identik dengan cuaca ekstrem. Akhir tahun lalu wilayah Gunungkidul dan Bantul dilanda badai siklon tropis Cempaka. Beberapa infrastruktur rusak dan tak lagi bisa digunakan. Sementara dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) belum juga cair. Bagaimana dua daerah itu menghadapi cuaca ekstrem?

HAMPIR setahun bencana badai siklon tropis Cempaka pada November 2017 berlalu. Pemprov DIJ mencatat nilai kerugian akibat bencana tersebut mencapai lebih dari Rp 200 miliar. Berupa kerusakan jalan, talud, dan jembatan, serta permukiman penduduk.

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan rencana rehab rekon yang akan dilakukan pemerintah. Pun demikian anggarannya. Pemerintah daerah mengajukan dana rehab rekon ke pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Belum jelasnya proses rehab rekon memaksa para korban berdikari. Sebagian korban rumah rusak harus menumpang tinggal di tempat saudara. Ada juga yang tinggal di rumah hunian sementara. Sedangkan akses penyeberangan sungai sementara waktu menggunakan jembatan darurat. Seperti dilakukan warga Padukuhan Jelok, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Gunungkidul. Ada pula yang menggunakan rakit dan tali yang terhubung di dua sisi sungai.

Sukriyanto, tokoh masyarakat Padukuhan Jelok, mengaku telah berusaha mencari donatur swasta untuk memperbaiki jembatan desa. Agar warga Jelok tak berlama-lama melintas di jembatan darurat yang dibangun tak lama pascabencana siklon Cempaka. Dia khawatir, akses sosial ratusan warga Jelok bakal kembali terputus jika jembatan darurat jebol akibat cuaca ekstrem musim pancaroba.

“Kami mencoba swadaya memperbaiki jembatan rusak menggunakan sebagain material lama yang masih bisa difungsikan lagi,” katanya kemarin (23/9).

Jika jembatan baru belum juga kelar saat masuk musim hujan, lanjut Sukriyanto, warga terpaksa kembali memanfaatkan rakit untuk penyeberangan sungai. “Karena jembatan darurat praktis tak bisa dipakai kalau masuk musim hujan,” sambung Sukriyanto.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul Edy Basuki menyatakan telah mengusulkan dana rehab rekon sebesar Rp 171 miliar. Namun setelah diverifikasi oleh petugas BNPB angka tersebut turun menjadi Rp 103 miliar. “Anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebenarnya sudah ada. Tinggal menunggu keputusan,” ujarnya kemarin (23/9).

Menurut Edy, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk merehab 100 unit rumah dan 7 jembatan yang hancur pada 28 November 2017. Edy berharap pemerintah pusat segera memberikan sinyal pencairan dana bantuan rehab rekon infrastruktur terdampak siklon Cempaka. Agar proses rehab rekon bisa segera dilaksanakan. Sejauh ini proses rehab rekon dilakukan menggunakan dana dari Pemprov DIJ. Seperti pembangunan kembali Jembatan Pangkah. Jembatan ini menjadi akses utama 20 kepala keluarga (KK) di Dusun Pangkah, Candirejo, Semin. Pembangunan jembatan menghabiskan biaya sekitar Rp 1 miliar.

“Dana dari Pemkab Gunungkidul lebih banyak digunakan untuk kepentingan logistik,” jelas Edy.

Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Ery Agustin mengaku sudah menggelar rapat kerja dengan BNPB. Bersama tim BPBD Gunungkidul, Ery menayakan ihwal proses rehab rekon. Dari rapat kerja tersebut Ery mendapat informasi bahwa anggaran rehab rekon dicairkan tahun ini. Namun realisasinya pada 2019.

Menurut Ery, molornya jadwal rehab rekon tidak lepas akibat keterbatasan anggaran pemerintah pusat. “Makanya usulan perbaikan infrastruktur terdampak siklon tropis Cempaka tahun lalu tidak berjalan sesuai rencana,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DIJ Biwara Yuswantana menyatakan, sejauh ini belum ada informasi resmi dari BNPB terkait rencana pencairan dana rehab rekon kawasan terdampak badai siklon Cempaka. Dia hanya mendapat informasi lisan dari Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Harmensyah. Bahwa alokasi anggaran yang diajukan untuk rehab rekon terdampak badai Cempaka sudah disetujui.

“Jika sesuai usulan Pemprov DIJ sebesar Rp 216,9 miliar. Namun, angka pastinya kami masih menunggu. Termasuk item-item apa saja disetujui untuk dipenuhi tahun ini,” katanya.

Saat ini pengerjaan proyek rehab rekon menggunakan anggaran APBD kabupaten/kota terdampak siklon Cempaka dan APBD Pemprov DIJ. Totalnya Rp 107,8 miliar.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mendesak pemerintah mempercepat proses rehab rekon. Terutama untuk infrastruktur vital. Jika dihitung secara detail untuk pembangunan kembali seluruh infrastruktur rusak, kebutuhan anggarannya bisa mencapai Rp 860,8 miliar.

Eko berharap rehab rekon bisa dilaksanakan akhir tahun ini. bukan hanya pembangunan fisik. Tapi juga kondisi ekonomi dan sosial budaya di wilayah terdampak. Misalnya perbaikan pasar tradisional, pemulihan usaha mikro kecil menengah, serta pengembangan desa wisata.

“Misalnya di Imogiri, Bantul. Sekarang masyarakat sudah mulai bekerja,” katanya.

Hal lain yang harus diantisipasi pemerintah daerah terkait status Gunung Merapi dan potensi longsor saat musim hujan. Sedangkan masyarakat diimbau tak beraktivitas di kawasan rawan bencana guna mencegah risiko bencana.(gun/tif/yog)

Jogja Utama