JOGJA – Meski mendapat tambahan tiga suara untuk pasangan calon Imam Priyono dan Achmad Fadli dalam rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kota Jogja kemarin (24/2), hal itu tidak merubah hasil akhir perhitungan suara Pilwali Kota Jogja 2017. Paslon Haryadi Suyuti (HS) dan Heroe Poerwadi (HP) tetap memperolehnya suara terbanyak.

Dari hasil rekapitulasi 14 kecamatan di Kota Jogja, hanya terdapat renvoi atau perbaikan di tiga PPK. Di Kecamatan Kotagede ada penambahan suara untuk paslon HS-HP dan tiga suara untuk paslon IP-Fadli, yaitu dua suara di Kecamatan Danurejan dan satu suara di Umbulharjo. Total Paslon HS-HP memperoleh 100.333 suara, sedang paslon IP-Fadli memperoleh 99.146 suara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja Wawan Budianto semalam menetapkan hasil rekapitulasi suara tingkat Kota Jogja. Meskipun, saksi paslon IP-Fadli menyatakan meninggalkan ruang rekapitulasi sebelum penetapan. Dengan kehadiran Panwas dan saksi HS-HP tetap bisa menetapkan hasil rekapitulasi. “Kami mengacu pada peraturan KPU bahwa hasil rekapitulasi dapat ditindaklanjuti, meski tidak ditandatangani saksi paslon 1, penetapan hasil rekapitulasi tetap sah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Tim Pemenangan IP-Fadli Danang Rudiyatmoko memastikan akan melanjutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam tiga hari waktu yang diberikan setelah hasil rekapitulasi suara tingkat Kota Jogja, pihaknya akan melakukan evaluasi. Hal itu karena ada perselisihan prosedur, tidak hanya perselisihan suara saja. “Bukan hanya angka saja, tapi juga perselisihan prosedur,” ujarnya.

Danang mengatakan, selama tiga hari rekapitalisasi suara di KPU Kota Jogja pihaknya mendapatkan banyak ketidakpastian dan konsistensi. Untuk prosedur, Danang menilai KPU Kota Jogja banyak tidak memahaminya. Ia mencontohkan saat membuka surat suara tidak sah, KPU Kota Jogja tidak konsisten, dengan hanya melaksanakan sampling, padahal sebelumnya semua dibuka. “Kami menilai ada prosedur yang tidak dilalui,” tuturnya.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, dalam pasal 157 ayat 3 disebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Danang beranggapan penetapan perolehan itu merupakan prosedur. “Sudah berulang kami katakan, kami bukan masalah menang kalah, tapi hak konstitusional warga,” ujarnya.

Selain akan melanjutkan gugatan ke MK, saksi utama paslon IP-Fadli Fokki Ardiyanto juga akan melaporkan komisioner KPU Kota Jogja dan Panwas Kota Jogja ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Fokki mengatakan ada kecurangan-kecurangan terstruktur dan sistematis yang dilakukan. “Selain ke MK, kami juga akan laporkan ke DKPP,” ujarnya, setelah meninggalkan ruang rekapitulasi.

Menanggapi hal ini, Wawan mengatakan sudah bekerja atas dasar ketentuan dan didukung data yang akurat. Permintaan membuka surat suara, jelas dia, mengacu pada peraturan harus dengan alasan yang jelas dan atas rekomendasi Panwas. “Kami melihat selama pemungutan suara dan rekapitulasi sudah mematuhi prosedur seperti membuka surat suara ketika diserahkan ke pemilih,” jelasnya

Terkait penetapan calon terpilih, sesuai jadwal akan dilakukan pada Maret mendatang. Tapi jika ada gugatan ke MK, jadwalnya bisa mundur mengikuti hasil putusan MK. “Intinya kami siap mengikuti ke manapun air mengalir,” tandasnya. (pra/laz/mg2)

Jogja Utama