JOGJA – Pembangunan rumah relokasi warga terdampak bandara di lahan Paku Alam Grond (PAG) akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Baik dari sisi anggaran maupun pengawasannya.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM Muhammad Mansur mengatakan, beberapa waktu lalu Ditjen Penyediaan Rumah Kementerian PUPR sudah melakukan peninjauan lokasi.

“Prinsipnya ada 46 kepala keluarga (KK) yang akan menempati lahan magersari (tanah PAG),” ujarnya kemarin (21/2).

Dikatakan, lahan Magersari diperuntukan bagi warga yang tidak memiliki tanah dan sudah melalui tahapan. Ada 46 KK yang layak untuk menempati lahan magersari. Sebelumnya, pihaknya menargetkan setidaknya ada 100 KK yang akan menempati lahan magersari dengan luasan yang disiapkan sekitar 15 hektare.

Meski hanya 46 KK yang akan menempati dengan masing-masing mendapat luasan 100 meter untuk bangunan tipe 36, pihaknya berharap sisa anggaran masih bisa digunakan oleh DIJ.

“Harapannya dari sisa anggaran masih bisa diperbolehkan digunakan oleh DIJ, keinginan kami pemanfaatannya akan digunakan membangun prasarana dan fasilitas umum (fasum) di sana (lahan magersari) yang belum ada. Itu juga kalau diizinkan oleh kementerian,” paparnya.

Menurut informasi dari kementerian, setidaknya pembangunan sudah bisa dimulai Maret atau April 2017. “Kalau yang di magersari tanahnya relatif datar, kalaupun harus ada pematangan tidak banyak. Kami kira pembangunan bisa dipercepat,” ujarnya.

Berbeda dengan lahan magersari, relokasi mandiri di tanah kas desa masih harus menunggu pematangan lahan. Pemkab Kulonprogo sendiri menargetkan Februari ini line clearing atau pengurukan selesa. Dengan begitu pembangunan fisik sudah bisa dilakukan. Targetnya, rumah warga relokasi mandiri selesai dibangun diakhir Mei mendatang.

“Kalau line clearing selesai, Februari ini sudah bisa dimobilisasi material masyarakat yang akan membangun di sana,” ujar Penjabat Bupati Kulonprogo Budi Antono. (dya/ila/mg2)

Jogja Utama