Proses pemungutan suara Pilwali Jogja masih menyisakan “PR” bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Tim sukses (timses) pasangan nomor urut satu Imam Priyono-Achmad Fadli (IP-Fadli) menuding penyelenggara pilwali tersebut tidak netral dalam menjalankan tugas. Timses pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Partai nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa menengarai adanya banyak kejanggalan dalam rekapitulasi suara yang di tingkat pantia pemilih kecamatan (PPK).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto mengklaim telah menemukan ketidakberesan perhitungan suara di Kecamatan Kotagede dan Danurejan. Penolakan permintaan saksi untuk membuka surat suara tidak sah, salah satu parameternya.

“Dari kesaksian yang kami lakukan di dua kecamatan itu memunculkan hipotesis yang harus diuji, bahwa KPU Jogja tidak netral dan lebih memihak pada paslon nomor dua,” tuduh Fokki di kantor DPC PDIP Jogja, Jalan Hos Cokroaminto, Wirobrajan kemarin (17/2).

Dikatakan, indikasi ketidaknetralan terlihat saat proses pembukaan surat suara yang dianggap tidak sah. Di Kotagede, misalnya. “SOP-nya surat suara diserahkan terbuka, tetapi tampak coblosannya simetris. Akibatnya, gambar kedua paslon berlubang,” ungkapnya.

Fokki memperkirakan sekitar 80 persen jumlah surat suara tidak sah yang boleh dibuka, lubang coblosannya simetris. Dia khawatir jika ternyata ada pemilih yang seharusnya mencoblos IP-Fadli, namun surat suaranya dianggap tidak sah karena lubang menembus sisi lain bergambar Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi (HS-HP). Demikian pula sebaliknya.

“Ini bisa dilihat dari koyakan pada lubang kertas. Memang butuh ahli forensik untuk mengetahui coblosannya nomor urut 1 atau 2,” ucapnya.

Kejanggalan lain yang ditemukan, ungkapnya, saat saksi dari pasangan HS-HP secara tiba-tiba interupsi untuk menghentikan penghitungan surat suara tidak sah. Komplain itu dilakukan setelah anggota KPU datang ke lokasi proses rekapitulasi.

“Saat tidak ada KPU berjalan lancar, tapi KPU datang saksi meminta diberhentikan. Ini kan aneh. Padahal di awal sudah sepakat tidak dipersoalkan,” sesalnya.

Fokki juga mempertanyakan pergantian pengawas kecamatan (panwascam) saat proses istirahat. Hal itu berimbas munculnya perbedaan sikap antar-panwascam yang bertugas. Hal itulah yang menjadi alasan bagi saksi paslon IP-Fadli menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara dan melayangkan keberatan melalui formulir DA2 KWK.

Di tempat yang sama anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pemilukada DPP PDI Perjuangan Aries Surya memenyoroti minimnya tingkat partisipasi pemilih. Berdasarkan data C1 yang diunggah KPU, pemilih Jogja hanya sekitar 200 ribu orang. Jumlah tersebut dinilainya hanya sepertiga dari penduduk Jogja.

“Ini suatu indikasi apakah ketidakhadiran itu karena kehendak pemilih atau pendistribusian undangan oleh penyelenggara pemungutan suara yang tidak merata,” ujarnya.

Dari beberapa hal pelanggaran, pihaknya akan melakukan proses hokum, dimana PPK tidak menggubris keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi.

Sesuai aturan, jelasnya, saksi yang memiliki mandat punya kewenangan melayangkan keberatan. Sedangkan penyenggara pemilu wajib menerima dan menindaklanjuti keberadan yang dimintai saksi.

“Bila itu tidak dilakukan ada sanksi pidana. Maka dari itu kami akan lihat itikad baik nantinya. Termasuk pleno yang digelar KPU,” tegasnya.

Dia pun menyoroti jumlah suara tidak sah di 145 kecamatan yang mencapai 14 ribu. Artinya, sedikitnya ada seribu surat suara tidak sah di tiap kecamatan.

“Kalau tidak ada kecurangan, kami yakin pasangan kami memenangi proses pemilihan,” klaim Aries.

Sementara itu, Ketua Timses Imam Priyono-Achmad Fadli Danang Rudyatmoko meyakini IP-Fadli lebih unggul dalam perolehan suara. Itu didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh timnya. (bhn/yog/mg2)

Jogja Utama