UMUMNYA kesulitan penyelenggaraan pembangunan nasional yang menitikberatkan pembangunan ekonomi meliputi kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan.

Hambatan tersebut bersifat multidimensional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumber daya yang besar, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Mengatasi persoalan di atas, pemerintah bersama DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Adapun tujuan dari UU tersebut antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja. Serta meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.

Juga meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari dalam negeri maupun luar negeri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah lima tahun UU tersebut diterbitkan, masih belum dapat mencapai tujuan sebagaimana diinginkan dari UU tersebut. Ini terlihat dari masyarakat yang hidup di seputaran perusahaan-perusahaan raksasa hanya menjadi penonton yang arif melihat bagaimana sumber daya alamnya dikeruk.

Bayangkan, kemiskinan justru lebih banyak di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah, seperti Papua, Aceh, Kalimantan Timur, dan Riau.

Sekarang ketika giliran otonomi daerah datang, perusahaan-perusahaan tersebut mengeluhkan berbagai permintaan daerah yang sebetulnya tidak terlalu banyak (amat besar) untuk ukuran bisnis skala besar.

Baru sekarang mereka minta, itu berarti keuntungan puluhan tahun beroperasi di wilayah mereka tidak pernah dipertanyakan oleh daerah.

Contoh kasus, Newmont Minahasa Raya, yang notabene merupakan perusahaan besar Amerika, ribut karena diminta oleh pengadilan setempat untuk menutup usahanya dengan alasan Newmont tidak mau membayar pajak atas batu buangan dari hasil penggalian di pertambangan.

Walaupun keputusan ini diperkuat oleh pengadilan tingkat banding, namun akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Newmont bersedia membayar pajak antara US$ 400-500 ribu setelah pemerintah daerah bersedia menarik tuntutannya. Hanya pajak sebesar itu Newmont ngambek, padahal keuntungan yang diperolehnya dari pengurasan sumber daya tambang di Sulawesi Utara jauh berlipat-lipat dari kewajiban pajak yang masih dalam hitungan ratusan ribu dolar.

Kasus Exxon Mobiljuga menarikuntuk diperhatikan. Satu bulan saja perusahaan raksasa ini tidak beroperasi, Indonesia bisa kehilangan devisa sebesar Rp 1 triliun sebagai akibat ekspor LNG dari Arun ke Jepang dan Korsel terhenti dengan alasan keamanan yang terganggu.

Untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 seharusnya dapat diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan daerah guna berkembangnya iklim investasi di daerah.

Namun, di lapangan menunjukkan masih banyak permasalahan seperti tumpang tindih regulasi di tingkat undang-undang dan peraturan pelaksana yang berakibat terdapatnya high transaction costs, sehingga menurunkan daya saing usaha-usaha yang telah berjalan maupun menurunkan daya tarik investasi baru.

Permasalahan penanaman modal lainnya bersifat technology shock (belanja pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter) yakni belum memadainya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara, infrastruktur pertanian, dan belum memadainya infrastruktur energi.

Keadaan ini mengakibatkan tingginya transaction costs, menurunkan produktivitas sumber daya lokal yang dimiliki dan tingginya defisit neraca perdagangan dikarenakan selisih ekspor terhadap impor yang bernilai negatif.

Persoalan-persoalan di atas seharusnya bisa diselesaikan dengan baik jika semua sektor yang terlibat dalam proses perputaran ekonomi memahami fungsi dan peranannya masing-masing. Serta membuka iklim sejuk bagi masuknya investor di wilayah tersebut dengan memperhatikan berbagai macam pertimbangan. (*/ila/mg2)

Jogja Utama