JOGJA – Penuntasan kasus pergola di yang menyeret mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja Irfan Susilo tampaknya belum menyentuh anggota Komisi C DPRD Kota Jogja periode 2009-2014. Sebab, pemanggilan nama-nama wakil rakyat belum menjadi prioritas.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ Azwar SH menjelaskan, Kejati DIJ belum akan memanggil wakil rakyat bekas anggota Komisi C. Meski, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terpidana Irfan Susilo dan sidang di Pengadilan Tipikor Jogjakarta, ada permintaan untuk pemanggilan kembali wakil rakyat bekas anggota Komisi C. “Belum. Kami masih akan mendalami peran rekanan lain,” jelas Azwar.

Azwar menjelaskan, peluang tambahan tersangka sangat besar. Kejati tengah mengumpulkan alat bukti untuk bisa menjerat tersangka baru. “Kemungkinan ada tersangka baru dari rekanan,” jelas Azwar.

Seperti telah diketahui, Kejati DIJ telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk kasus pergola. Tapi, sprindik baru itu hanya menyentuh rekanan. Untuk kasus ini, rekanan yang telah mendapatkan vonis adalah Hendrawan yang dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Hendrawan dalam persidangan diketahui merupakan adik dari mantan anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Tatang Setiawan. Tatang sendiri, saat ini kembali terpilih dan masih aktif sebagai wakil rakyat di dewan kota.

Selain Hendrawan, bekas Kepala BLH Jogja Irfan Susilo dihukum 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Satu lagi, Suryadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mendapatkan vonis satu tahun tiga bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Koordinator Divisi Pengaduan Jogja Corruption Watch Baharuddin Kamba melihat, penerbitkan sprindik itu tidak untuk menuntaskan kasus pergola. Sebab, tak ada upaya untuk menyentuh wakil rakyat yang jelas menaikkan anggaran untuk proyek ini dari Rp 3,3 miliar menjadi Rp 6,6 miliar.

“Coba buka lagi, kejaksaan bisa membuka lagi BAP para terdakwa yang sudah divonis termasuk mantan kepala BLH DIJ,” sindir Kamba.

Dia mengatakan, fakta persidangan sudah terkuak bahwa Hendrawan dan ketujuh rekannya yang memainkan proyek itu di lapangan. Kendati demikian, hal tersebut tak mungkin berhenti ke rekanan.

“Keterangan saksi sudah jelas mengungkapkan bagaimana peran dari anggota dewan. Kejaksaan jangan tebang pilih,” katanya. (eri/ila)

Jogja Raya