JOGJA – Masyarakat di Kokap, Kulonprogo, bisa jadi akan segera beralih profesi. Ini karena di wilayah itu sudah diusulkan menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR) tambang emas. Pengajuan WPR tambang emas dilakukan bersamaan WPR pasir dan batu ke Kementerian ESDM tahun lalu.

Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas PUP ESDM DIJ Edi Indrajaya mengungkapkan, adanya potensi emas di Kokap sudah diketahui. Bahkan masyarakat sudah melakukan kegiatan penambangan secara ilegal.

Supaya kegiatan penambangan itu legal, Pemprov DIJ telah mengajukan untuk ditetapkan sebagai WPR. “Sudah diusulkan revisi ke Kementerian ESDM, tapi belum keluar,” ujar Edi saat rapat kerja bersama Komisi C DPRD DIJ kemarin (13/4).

Edi mengatakan, masyarakat setempat berhak melakukan penambangan. Tapi karena belum berizin dan belum ada wilayahnya, maka diajukan ke Kementerian ESDM untuk ditetapkan sebagai WPR. “Kita formilkan supaya mereka berizin dengan diadakan wilayah (WPR),” jelasnya.

Untuk waktu dikeluarkanya WPR, pihaknya memperkirakan baru keluar Mei bulan depan. Sedang untuk izin pertambangan rakyat (IPR), waktunya bisa lebih lama hingga akhir 2017, karena harus dilengkapi dokumen lingkungan. “Jika harus dilengkapi Amdal, waktunya bisa lebih lama,” jelas Edi.

Diakui, saat ini masih terdapat satu izin usaha produksi (IUP) yang masih berlaku. IUP itu merupakan izin lama, saat perizinan masih di kabupaten. Meskipun begitu, IUP baru untuk kegiatan eksplorasi.

Edi menambahkan, IUP yang dikeluarkan juga untuk mangan, bukan emas. Ditambahkan, untuk WPR pihaknya juga akan melakukan pembinaan masyarakat setempat untuk menambang. Pengawasan juga akan dilakukan secara ketat, termasuk untuk pengolahannya, dengan tidak menggunakan bahan beracun dan berbahaya (B3).

Teknis penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga untuk proses reklamasi. “Kalau untuk reklamasi WPR merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan juga penambang,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DIJ Anton Prabu Semendawa meminta, jika benar tambang emas di Kulonprogo akan dilegalkan, maka diperuntukkan bagi masyarakat setempat. Ia mewanti-wanti jangan sampai nanti setelah WPR maupun IPR turun, justru yang masuk perusahaan-perusahaan besar. “Tidak masalah asal warga setempat yang menambang dan semua persyaratan terpenuhi,” terangnya.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, sebelum IPR turun, harus dijamin sesuai persyaratan. Seperti untuk keamanan penambang dan bahan yang digunakan. Pengawasan dari pemerintah, jelas Anton, harus dilakukan secara ketat. Termasuk untuk proses reklamasi. “Jangan sampai ada berita nanti di wilayah sekitar tambang emas tercemar mercuri,” ujarnya. (pra/laz)

Jogja Utama