Abraham Genta Buwana/Radar Jogja
JOGJA – Relokasi parkir sisi timur Malioboro ke Taman Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali lantai dua dan tiga, akan dimulai hari Senin ini (4/4). Rambu larangan pengguna sepeda motor memarkir di kawasan yang resmi menjadi pedestrian itu pun akan dipasang.

Jika masih ada pengendara motor yang nekat parkir di Malioboro, akan dikenai tilang. “Tidak akan ada penjagaan khusus. Nanti hanya pemasangan rambu larangan parkir,” ujar Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) kemarin (3/4).

HS menegaskan, larangan itu akan berlaku tegas. Artinya, jika masih ada yang melanggar dengan memarkir sepeda motornya di sana, polisi akan menerapkan tilang. “Jadi bukan polisi menjaga rambu larangan,” tuturnya.

Diharapkan dengan pemasangan rambu larangan itu, pengguna parkir di sisi timur jalan legendaris yang menjadi salah satu ikon Kota Jogja itu bisa tertib. Mereka akan memarkir kendaraannya di TKP ABA. “Karena melanggar, ya ditindak sesuai ketentuan dengan tilang,” tambahnya.

Terkait kesiapan angkutan bagi karyawan toko, HS memastikan, bus pemkot sudah siap untuk difungsikan sebagai shuttle bus. Bus ini akan beroperasi sesuai dengan jadwal masuk karyawan toko. “Menyesuaikan, bisa tiga kali atau empat kali,” terangnya.

Malioboro semi pedestrian ini pun, kata HS, juga bakal ditindaklanjuti pembangunan dari Pemprov DIJ. Apalagi, selama ini pemprov menjadi leading sector penataan yang tahap awal tahun ini menelan dana keistimewaan Rp 14,2 miliar itu.

Sedangkan, untuk juru parkir (jukir) yang akan mengelola TKP ABA, HS memastikan hanya untuk 95 orang yang terdaftar. Jukir pembantu juga harus yang didaftarkan jukirnya saat sesi pendataan pekan lalu.

“Hampir mayoritas jukir sudah bersedia untuk mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Kepentingan masyarakat DIJ. Buka hanya warga Kota Jogja,” tandasnya.

Soal rencana jukir menduduki Malioboro, HS menegaskan, tidak akan menanggapi berlebihan. Ia malah berjanji bakal menjalin komunikasi lebih intensif dengan jukir yang menolak penataan. “Saya harapkan mereka segera paham, ini demi keistimewaan DIJ,” tambahnya.

Sebelumnya, pekan lalu jukir Malioboro saat gagal beraudiensi dengan pemkot mengancam menduduki Malioboro. Forum Komunikasi Pekerja Parkir Yogyakarta akan mengerahkan jukir se-Kota Jogja. Meski Ketua FKPPY Ignatius Hanarto telah mendaftarkan diri di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro.

“Sebagai bagian dari simpati, kami akan datangkan jukir di Kota Jogja tanggal 4 April nanti,” tandas Sekretaris FKPPY Endro Sulaksono.

Rencana menduduki Malioboro itu, kata Endro, bagian dari menuntut kejelasan konsep. Apalagi, Pemkot Jogja dinilai tak memiliki konsep secara utuh. “Terutama untuk kesejahteraan jukir. Kami menolak kompensasi Rp 50 ribu per hari,” katanya.

Ketua Paguyuban Parkir Malioboro Sigit Karsana Putra menegaskan, jukir meminta uang kompensasi itu diberikan setahun. Ini karena mereka selama ini juga menjadi tulang punggung pemkot meraup retribusi parkir. (eri/laz/ong)

Jogja Utama