HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
SERIUS: Rombongan Komisi VI DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Satradar Congot, Temon, Kulonprogo, kemarin (28/3).
KULONPROGO – Realisasi pembangunan bandara baru di Temon, Kulonprogo dinilai sangat mendesak untuk dilaksanakan. Komisi VI DPR RI menyatakan siap membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan.

Dalam waktu dekat mereka akan membahas permasalahan yang ada dalam rapat komisi dengan mengundang Angkasa Pura I sebagai pemrakarasa. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA saat memimpin kunjungan kerja di Satuan Radar 215 Congot, kemarin (29/3).

“Kunjungan kerja kali ini menjadi bentuk keseriusan Komisi VI DPR RI dalam mendukung pembangunan bandara baru di Kulonprogo,” ujar Dodi Reza.

Komisi VI DPR RI juga mendesak Angkasa Pura I dan BUMN mengajukan pertimbangan opini hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung RI. Itu terkait Pembebasan Pajak Penjualan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Pasal 45. Serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa BUMN dan pemerintah itu sama saja.

“Sehingga tidak ada yang diragukan, supaya Menteri Keuangan (Menkeu) mengeluarkan peraturan khusus agar pelaksanaan pembebasan lahan berjalan cepat,” katanya.

Terkait tuntutan warga tentang ganti rugi dan relokasi gratis, Dodi mengimbau masyarakat untuk bisa bersabar. Dia berjanji mencarikan jalan keluar secara hukum. “Kami minta masyarakat bersabar. Tujuan kami sama, yakni memajukan daerah dan meningkatkan perekonomian warga. Jangan berpikir jangka pendek, tapi jangka panjang,” ucapnya.

Polana Pramesti dari Tekhnik Direktur AP I menyatakan, secara teknis tahapan tidak ada permasalahan yang serius. Namun ada beberapa hal yang belum ada titik temu antara pemrakarsa dan masyarakat terdampak. “Salah satunya terkait tuntutan masyarakat terkait ganti rugi, relokasi gratis, dan pembebasan pajak jual beli,” terangnya. (tom/ila/ong)

Jogja Utama