JOGJA – Jumlah bangunan cagar budaya (BCB) di Kota Jogja bakal bertambah. Ini setelah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Jogja melakukan pendataan ulang bangunan warisan budaya (BWB). Ada 231 BWB yang naik status menjadi BCB.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Jogja Eko Suryo Maharsono menjelaskan, pendataan dilakukan setahun ini. Ditargetkan akhir tahun sudah selesai. “Dari seluruh bangunan rumah yang sesuai kategori BCB, sebenarnya hanya ada beberapa ruang saja yang harus utuh sesuai kondisi asli,” tutur Eko kemarin (18/3).

Ia menerangkan, Disparbud sudah minta tim ahli cagar budaya (TACB). Mereka berasal dari pakar kebudayaan serta Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jogjakarta. Jumlahnya ada lima orang dan sudah lolos sertifikasi dari pemerintah pusat. Kini tinggal menunggu pelantikan, baru kemudian memulai kajian.

Kajian itu yang akan menjadi batasan ruang yang tidak boleh diubah atau sebaliknya. “Nanti sudah jelas, apa saja yang harus dipertahankan. Jadi, pemilik tidak kebingungan,” lanjutnya.

Batasan tersebut yang akan menjadi acuan pengembangan. Terutama bagi pemilik bangunan bisa berkonsultasi dan tidak merusak fasad asli, saat mereka akan melakukan renovasi.

“Nanti kalau BCB akan dipindahtangankan atau diperjualbelikan, calon pembeli sudah mengetahui sejak awal. Kalau bangunan itu berstatus BCB,” tambahnya.

Untuk pendataan ulang bangunan warisan budaya, ada 460 bangunan. Dari 460 BWB itu, 231 di antaranya bangunan yang diduga masuk kualifikasi sebagai BCB.

Beberapa ciri bangunan yang tergolong cagar budaya, imbuhnya, antara lain, berusia 50 tahun lebih, memiliki gaya arsitektur yang khas serta terdapat nilai historis. Sebagian besar bangunan itu berada di kawasan cagar budaya yakni Kotagede, Malioboro, Kotabaru, Pakualaman dan Kraton.

Setelah ada keputusan terhadap hasil kajian, maka seluruh bangunan cagar budaya akan diusulkan ke pemerintah pusat guna mendapatkan keputusan. Hingga saat ini sudah ada 90 bangunan di Kota Jogja yang telah mendapatkan surat keputusan cagar budaya dari pemerintah pusat.

“Kalau yang warisan budaya itu diputuskan oleh wali kota. Tapi nanti yang tidak masuk kategori cagar budaya, ya hanya bangunan kuno biasa tanpa ada status warisan budaya,” tandasnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Agung Damar Kusumandaru menerangkan, harus ada batasan yang jelas soal ini. Hal itu karena Jogja berstatus istimewa. “Arah pembangunan seharusnya juga diatur. Jangan malah kalah dengan bangunan baru,” sentilnya. (eri/laz/ong)

Jogja Utama