JOGJA – Pembahasan APBD Perubahan tahun 2015 tampaknya tak akan banyak berpengaruh terhadap program dan kegiatan Pemkot Jogja. Selain sisa waktu yang sempit untuk pengadaan barang dan jasa, di APBD Perubahan juga telah diplot untuk menambah penyertaan modal.
Khususnya untuk BPD DIJ yang masih mengalami kekurangan sekitar Rp 25 miliar. Rencananya, dana Rp 60 miliar yang akan dibahas untuk APBD Perubahan sebagian besar bakal disalurkan untuk menambah modal bank berpelat merah itu.
“Sesuai dengan amanat perda. Pemkot selaku pemilik saham wajib untuk menambah penyertaan modal,” tandas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad kemarin (3/8).
Ia menjelaskan, penyertaan modal untuk bank yang kepemilikannya dibagi dengan Pemprov DIJ dan pemkab se-DIJ itu memang diminta segera dilakukan. Ini karena bank tersebut akan berbentuk perseroan terbatas dengan modal minimal Rp 1 triliun.
Selain untuk menyubsidi BPD DIJ, lanjut Edy, APBD Perubahan juga telah mengalir ke rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Nilainya sekitar Rp 20 miliar yang berada di Taman Pintar, RS Jogja, dan Puskesmas se-Kota Jogja.
Artinya, untuk APBD Perubahan tahun ini sebenarnya hanya akan membahas Rp 40 miliar yang berada di kas daerah. Itu akan dibahas dengan DPRD Kota Jogja mengenai alokasinya. “Kami sudah layangkan surat ke dewan. Masih menunggu penjadwalan dari mereka,” tambahnya.
Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko menuturkan, Badan Anggaran (Banggar) selaku alat kelengkapan yang berwenang membahas anggaran sudah menyusun skema pembahasan. Untuk pembahasan APBD Perubahan ini, baru akan dijadwalkan 7 Agustus nanti. Sebab, pada pekan depan dewan masih membahas kebijakan anggaran untuk APBD 2016 lebih dahulu.
Untuk pembahasan APBD Perubahan tahun 2015 ini, Koko, sapaan akrabnya, optimistis bisa selesai. Sebab, pembahasan APBD Perubahan 2015 maupun rancangan APBD 2016 dapat dibahas bersamaan dan tak akan banyak terjadi dinamika seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kerangka umum, seluruh pokok pikiran dewan sudah bisa diakomodasi. Sehingga tinggal menyelaraskan antara program eksekutif dengan hasil reses kami,” terangnya.
Kesesuaian rencana program itu, imbuh Sujanarko, dapat mempercepat pembahasan untuk memutuskan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Terutama antara instansi teknis pengguna anggaran dengan alat kelengkapan dewan selaku mitra kerja. (eri/laz/ong)
