BANTUL – Asosiasi Petambak Udang Bantul (Ata Aba) tidak mempersoalkan rencana pe-nertiban tambak udang ilegal di pesisir selatan pada 31 Desember mendatang. Lagi pula, ha-nya 5 persen petambak yang bernaung dalam Ata Aba yang dinilai melanggar.Ketua Ata Aba Sudarno mendukung upaya pemkab menertibkan tambak udang illegal ini
Namun demikian, Ata Aba juga meminta pemkab tidak menertibkan tambak udang yang tidak menyalahi aturan. “Se-cara zonasi, kami yakin tambak-tambak kami sudah sesuai atu-ran,” terang Sudarno, kemarin (14/12).Meskipun begitu diakuinya ada sejumlah tambak udang milik petambak Ata Aba yang lokasi-nya berdekatan dengan jalur jalan lintas selatan (JJLS).
Dia menegaskan, Ata Aba akan memprotes jika pemkab juga menertibkan tambak udang mi-lik petambak Ata Aba yang di-nilai sudah sesuai zonasi. Sebab, para petambak Ata Aba dulu berani mendirikan tambak udang lantaran mengacu aturan yang tertuang dalam Perda No.16/2011. Aturan perda provinsi itu mem-perbolehkan pantai selatan un-tuk pengembangan budi daya udang. “Dalam perda juga disebutkan usaha tambak udang diwajibkan mengurus izin jika lebih dari 5 hektare,” ungkapnya.
Sudarno mengakui, kebera-daan tambak udang milik peta-mbak Ata Aba memang tidak ada yang berizin. Sejak berdiri pada 2012 lalu para petambak Ata Aba sebenarnya sudah pernah beru-saha mengajukan perizinan. Hanya saja, sampai saat ini pe-rizinannya belum juga keluar. “Kalau nantinya tetap ditertibkan kami meminta kejelasan hukum-nya seperti apa,” ungkapnya.
Menurutnya, berdasar aturan perda provinsi pula sejumlah ke-camatan di pesisir selatan se-perti Srandakan, Sanden, dan Kretek memang boleh untuk peng-embangan budi daya udang. “Dalam Perda DIJ tentang Tata Ruang, Kecamatan Temon dan Galur Kulonprogo diarahkan un-tuk pengembangan. Kemudian juga Kecamatan Tepus, Gunung-kidul,” tambahnya.(zam/din/ong)

Jogja Utama