HERI SUSANTO/RADAR JOGJA
WADUL DEWAN: Sebagian perangkat desa di DIJ saat menggeruduk DPRD DIJ menyikapi pemberlakuan UU Desa, kemarin.
Geruduk DPRD DIJ, Tuntut Diatur PerdaisJOGJA – Perangkat desa di DIJ saat ini sedang harap-harap cemas. Setelah ada UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa yang me-ngatur penghasilan tetap perangkat desa, mereka khawatir tanah lungguh atau beng-kok turut diambilalih. Padahal, selama ini tanah lungguh ini juga menjadi sumber penghasilan perangkat desa. “Kalau pemerintah mengambilalih, tentu penghasilan kami berkurang,” tandas Ketua Paguyuban Dukuh di DIJ Semar Sembogo Sukiman Hadiwijoyo kemarin (9/12), saat bersama ratusan perangkat desa se-DIJ menggeruduk kantor DPRD DIJ di Jalan Malioboro, Jogja.
Di kantor DPRD DIJ ini, ratusan dukuh dan perangkat desa mendesak tanah kas desa diatur lebih khusus. Yaitu dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Pertanahan yang menjadi lex specialis dari DIJ dengan UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Aspirasi ini mereka sampaikan di hadapan perwakilan fraksi-fraksi dewan Sukiman menjelaskan, untuk memberikan pelayanan yang optimal dan seimbang, tak cukup mengandalkan penghasilan dari gaji tetap. Apalagi dengan gaji yang telah ditetapkan bupati masing-masing. Besarannya jauh dari mencukupi untuk melayani masyarakat. Sesuai dengan UU, bupati yang mengatur penghasilan tetap perangkat desa. Penghasilan ini masuk dalam Anggaran Penda-patan dan Belanja Desa (APBDes). Dana tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang juga bagian dari dana pe-rimbangan dari APBN.
Di Kabupaten Sleman, Bupati Sri Purnomo telah mene-tapankan besaran penghasilan tetap ini. SP menetapkan gaji kepala desa sebesar Rp 2,554 juta, sekretaris desa sekitar Rp 1,7 juta, dan dukuh serta kabag/kaur Rp 1,277 juta.Sebagai perbandingan, lanjut Sukiman, saat ini mereka mendapatkan dua sumber pe-nghasilan. Pertama dari hasil pengelolaan tanah lungguh dan penghasilan lain berupa Tun-jangan Perangkat Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
Mereka khawatir, dua sumber penghasilan itu hilang semuanya. Sebab, di UU Desa tidak ada ketentuan status tanah kas desa yang digunakan sebagai tanah lungguh bagi perangkat desa tetap menjadi sumber peng-hasilan. “Kami meminta jaminan tanah lungguh ini diatur tersen-diri dalam Perdais,” tandasnya. Selama ini pengelolaan tanah kas desa di DIJ diatur dengan Pergub No 65 Tahun 2013 maupun Pergub No 13 Tahun 2014. Di mana menga-tur pemanfaatan tanah kas desa sebagai pendapatan desa dan sebagai penghasilan ke-pala desa atau perangkat desa. “Kami tidak mempermasala-hkan formulasi penghasilan tetap yang nilainya ditetapkan kabupaten. Tapi kami minta ada jaminan dan kepastian hukum bahwa tanah lungguh tetap diolah perangkat desa sebagai penerimaan penghasilan lain yang sah,” jelasnya.
Menanggapi tuntutan ini, wa-kil rakyat berjanji bakal mem-perjuangkan aspirasi tersebut. Mereka sepakat akan membawa aspirasi ini saat pembahasan Perdais nantinya. Aspirasi ini akan diperjuangkan di Perdais Pertanahan.Agus Sumartono dari Fraksi PKS mengatakan, tanah kas desa di DIJ tidak bisa disamakan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah. Di Jateng, tanah kas desa menjadi aset desa, se-hingga asumsinya ketika ada penghasilan tetap, maka kemudian tanah tersebut ditarik. “Kalau DIJ beda, tanah kas desa itu milik Keraton atau Kadipaten Pakualaman. Perangkat desa hanya diberi hak pakai atau anggadhuh,” tuturnya.
Ia menambahkan, tanah kas desa itu hasil pemberian Kera-ton kepada pamong desa. Di DIJ tidak ada hak pemerintah untuk mencabut. “Kami sepakat perang-kat desa di DIJ mendapat peng-hasilan tetap dari APB Desa, tapi tanah lungguh juga tetap dapat,” jelasnya. (eri/laz/ong)

Jogja Utama