JOGJA – Perseturuan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DIJ belum juga menemui titik temu. Kedua kubu itu belum sepakat dalam pemba-gian jatah 16 posisi pimpinan alat kel-engkapan (alkap).
Alhasil, usai pem-bahasan APBD DIJ tahun 2015 pekan lalu, dewan kem-bali menganggur. Sejak Senin (1/12) sampai kemarin (3/12), kantor wakil rakyat di Jalan Ma-lioboro kembali terlihat lengang. Aktivitas de wan pun tak nampak di ge-dung yang masuk ca gar budaya itu.
Selama tiga hari terakhir, dewan hanya me-miliki tiga agenda. Di antaranya audiensi dengan komunitas difabel soal Perda Pelayanan Publik, audiensi dengan mahasiswa UGM Fisipol, serta menerima tamu dari DPRD Bali.Sekretaris DPRD DIJ Drajad Ruswandono mengaku usai pengesahan APBD 2015 Sabtu (29/11) lalu, dewan tak ada aktivitas yang ber-hubungan dengan kinerja
Bahkan kekosongan agenda ini akan berlangsung sampai seminggu ke depan. “Belum ada jadwal,” ungkap Drajad, kemarin (3/12).
Kekosongan agenda ini, lanjut Drajad, karena belum adanya alkap. Otomatis kinerja dewan yang semuanya berada di alkap, tidak ada. Termasuk pembaha-san pembentukan alkap di rapat konsultasi. “Rapat konsultasinya juga belum ada jadwalnya,” im-buhnya.
Tak adanya alkap ini berdam-pak langsung terhadap serapan anggaran. Sampai mendekati penghujung tahun 2015, sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) sekretariat dewan (setwan) mencapai sekitar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar.
“Tidak ada alkap, tidak ada anggaran dihabiskan. Karena semuanya tergantung di alkap,” jelasnya.
Dari delapan alkap, dewan memang telah memben-tuk badan anggaran (banggar). Hanya saja, pembentukan bang-gar karena mengejar batas wak-tu pengesahan APBD. Kompo-sisinya pun masih bisa berubah. Sedangkan pimpinan sudah pasti mengingat jabatan itu mele-kat di pimpinan dewan (pimwan) atau ex oficio.
Sedangkan badan musyawarah (bamus), badan pembentukan peraturan daerah (BPPD, dulu Badan Legislasi) dan badan ke-hormatan (BK), dan empat ko-misi belum terbentuk. Akibatnya, ketugasan pengawasan, pem-bentukan perda, dan ketugasan lain tak bisa berjalan. Wakil Ketua I DPRD DIJ Arif Noor Hartanto menolak jika di-katakan pihaknya tak lagi ber-semangat, setelah pengesahan APBD DIJ 2015 silam. Juga ke-buntuan dalam pembagian kompsisi pimpinan alkap.
“Ka-mi terus berkomunikasi dengan elemen fraksi. Jadi, tidak menganggur,” katanya.
Menurut dia, dalam waktu dekat agenda mendesak yang harus segera dituntaskan ada-lah pembentukan BPPD. Ala-sannya, badan ini terkait erat dengan program legislasi dae-rah yang sempat mandeg. “Prioritasnya membentuk BPPD,” tuturnya. Politikus PAN ini mengung-kapkan, terbentuknya BPPD bisa menjadikan legislasi yang tertunda bisa segera disahkan, setidaknya sampai akhir tahun ini.
“Ada sejumlah legislasi yang tinggal finalisasi,” kata Inung, sapaan akrabnya.Sejumlah legislasi yang tinggal finalisasi itu, antara lain, Ra-perda Istimewa (Raperdais) urusan Kelembagaan, Raperdais urusan Tata Cara dan Meka-nisme Pengisian Jabatan Guber-nur dan Wakil Gubernur, retri-busi pendapatan dan lainnya. (eri/laz/ong)

Jogja Utama