JOGJA – Pengesahan peraturan dewan (perwan) tata tertib (tatib) DPRD DIJ, molor dari jadwal.
Batas waktu pengesahan tatib melalui rapur Senin (20/10), harus dijadwal ulang menjadi Jumat (24/10) mendatang. “Agenda rapur ditunda,” ujar Sekretaris DPRD DIJ Drajad Ruswandono, kemarin (20/10).
Drajad menjelaskan, sesuai tata urutan, produk hukum, tatib menjadi acuan tentang kode etik dan tata beracara. “Karena itu, untuk efektifitas, rapurnya dibarengkan,” ujar Drajad.
Wakil Ketua Pansus Tatib Rany Widayati mengatakan, produk hukum tatib menjadi konsideran dasar sebagai acuan pembuatan produk hukum lima tahun kedepan. “Jadi memang harus diselesaikan dulu,” katanya.
Pembahasan pansus tatib, terakhir telah berhasil menyelesaikan 200 pasal legal drafting. Dari 200 pasal itu, satu pasal tentang kode etik dihapus karena sudah diatur tersendiri di pansus kode etik. “Pasal mengenai kode etik dihapus, karena sudah ada di pansus kode etik,” ujar Ketua Pansus Tatib Eko Suwanto.
Pansus juga berhasil menuntaskan dua dari tiga pasal yang selama pembahasan berlangsung alot. Pasal 53 ayat 8 tentang jumlah keanggotaan Komisi gagal diputuskan melalui musyawarah mufakat. Forum pansus akhirnya sepakat membuat dua opsi.
Opsi pertama yaitu sesuai bunyi ayat 8 yaitu jumlah keanggotaan setiap komisi diupayakan setara. Opsi kedua yaitu dengan menambahkan satu ayat untuk mempertegas kata “diupayakan”. Opsi itu berbunyi jumlah keanggotaan fraksi di setiap komisi seperti dalam ayat 8 dilakukan secara merata, proporsional dan seimbang. (eri/jko/ong)

Jogja Utama