Hari Jadi ke-63, Mari Bersama-sama Membangun Kulonprogo (2)

Di manapun daerahnya, pasti ada penduduk miskin. Tak terkecuali di Kulonprogo. Bagaimana kebijakan pemkab Kulonprogo untuk warga miskinnya. Berikut lanjutan sambutan Bupati Kulonprogo dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam memperingati hari jadi ke-63 pemkab Kulonprogo.
BERKAITAN dengan permasalahan kemis-kinan, yang paling utama adalah untuk hidup sederhana bagi seluruh masyarakat, sedangkan masyarakat yang sudah mampu, diharapkan mempunyai kepedulian sosial untuk mem-bantu KK miskin. Untuk itu, salah satunya dengan men-canangkan Program PNS sebagai Pendam-ping Keluarga Miskin. Dengan jumlah pen-duduk miskin sebanyak 31.454 KK, dan jumlah PNS 5893 orang, maka setiap PNS diwajibkan melakukan pendampingan ter-hadap 4 KK miskin.
Dalam program ini, tugas PNS untuk men-dampingi (mengasuh) KK miskin, tidak mem-beri harta benda, tetapi bentuk-bentuk asu-han, yakni melakukan advokasi pada hal-hal yang menjadi permasalahan keluarga asuh, mencarikan jalan keluar terhadap perma-salahan tersebut dengan cara mengomuni-kasikan atau mengkoordinasikan upaya solusinya kepada SKPD atau pihak yang di-anggap memberikan jalan keluar, terutama pemerintah.
Pendampingan yang dilakukan, antara lain mencarikan informasi, mendata, mengisi formulir untuk mengetahui penyebab ke-miskinan sekaligus memberikan alternatif solusi
Dari hasil pendataan diharap-kan dapat memberikan gamba-ran profil keluarga dan penyebab kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan ketepatan sasaran dan intervensi yang diharapkan mempunyai daya ungkit terhadap peningkatan kesejahteraan kelu-arga.
Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pe-merintah Kabupaten Kulon-progo bersama-sama dengan masyarakat, sudah berada pada jalur yang benar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan data kemiskinan, baik dari pemerin-tah kabupaten maupun dari BPS. Berdasarkan hasil pendataan pemerintah Kabupaten Kulon-progo, persentase penduduk miskin tahun 2011 sebesar 23,73% dan tahun 2013 sebesar 22,04%, sehingga selama 2 tahun terjadi penurunan sebesar 1,69%.
Sedangkan berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin tahun 2011 sebesar 23,62%, tahun 2012 sebesar 23,32% dan tahun 2013 sebesar 21,39%, se-hingga selama 2 tahun terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 2,23%.Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ini telah dilakukan dengan beberapa program ino-vatif dengan mengedepankan lokal genius budaya dan karak-ter yang dimiliki masyarakat. Seperti meningkatkan rasa ke-pedulian sosial, kegotongro-yongan dan kesetiakawanan sosial.
Selain itu, pengentasan kemiski-nan juga dilakukan melalui op-timalisasi pemanfaatan potensi lokal, dengan menggelorakan semangat gerakan “Bela dan Beli Kulonprogo serta Gerakan Gotong Royong Rakyat Bersatu atau Gentong Rembes dan Ge-rakan Bedah Rumah yang terus dilakukan setiap hari Minggu, serta Zakat Infaq Sodaqoh dari PNS Muslim dan dana persem-bahan dari umat Kristiani.
Sedangkan optimalisasi po-tensi lokal, telah dilakukan dengan mengembangkan pelu-ang pasar seperti industri kera-jinan batik dengan memuncul-kan motif batik khas Kulonpro-go “Geblek Renteng”, meman-faatkan potensi batu andesit untuk pembangunan trotoar, taman dan halaman perkantoran, mendorong pembelian beras PNS dari Gapoktan.
Desentralisasi raskin menjadi rasda (beras daerah) yang telah dilakukan MoU dengan Bulog dan Gapoktan, sehingga masya-rakat memperoleh beras yang berkualitas baik. Di bidang pembangunan in-frastruktur, khususnya pembangu-nan jalan kabupaten, telah di-canangkan bahwa di tahun 2016 nanti jalan kabupaten semuanya dalam kondisi baik.
Sedangkan infrastruktur di desa-desa melalui Program Padat Karya dalam rangka meningkatkan pe-rekonomian desa, dengan meli-batkan tenaga kerja lokal. Progam Padat Karya tahun 2012 – 2014 dengan alokasi dana APBD Rp 15.086.952.400,00 mampu meny-erap dana swadaya masyarakat sebesar Rp 3.654.629.000,00 dengan panjang jalan 99.600 meter.
Pemerintah daerah dalam rangka program padat karya ini mulai tahun anggaran 2015 meng-alokasikan anggaran Rp 500 juta setiap desa yang dikelola oleh masing masing desa.
Keseriusan pemerintah dalam menangani sarana dan prasara-na perhubungan, khususnya infrastruktur jalan dan asesor-isnya ini diakui oleh pemerintah pusat dengan dianugerahkannya “Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha” pada tahun 2014 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Beberapa program strategis memasuki akhir tahun 2014 ini juga telah mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan diantaranya: Perkembangan rencana pembangunan ban-dara internasional, telah sampai tahapan sosialisasi kepada war-ga masyarakat yang terdampak atas pembangunan sarana publik tersebut.
Program strategis tersebut merupakan program yang didu-kung oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah DIJ, pemkab Kulonprogo, mau-pun sektor swasta. Guna menun-jang percepatan kemajuan dari pelaksanaan program ini, pem-kab Kulonprogo terus mening-katkan aktivitas dalam memfa-silitasinya.
Selain program-program ter-sebut, dalam rangka memberi-kan jaminan pelayanan keseha-tan kepada masyarakat, telah diterapkan kebijakan penjami-nan kesehatan bagi semua pen-duduk (total coverage). Dalam bentuk penyediaan pembiayaan pada layanan dasar di Puskesmas dan subsidi terbatas pada rawat inap Rumah Sakit kelas III sam-pai Rp 5 juta per orang per tahun. Sedangkan untuk menambah pelayanan kesehatan rawat inap, dalam beberapa hari kedepan akan mulai berope-rasi Rumah Sakit Tipe D di Sen tolo. (bersambung)

Boks