Silakan Mau Paket Hemat atau Hebat

JOGJA – Suasana pembahasan Tatib DPRD DIJ kembali diwarnai perdebatan sengit antaranggota dewan. Bahkan dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus Eko Su-wanto, sempat dikejutkan dengan aksi ang-gota FPDIP Sudarto.Itu terjadi saat ia mengajukan usulan terkait pembentukan badan kehormatan (BK). Mantan wakil ketua DPRD Kulonprogo itu tiba-tiba menggebrak meja. “Anggota dewan yang akan menjadi BK harus menjalani fit and proper test. Mereka harus mengikuti uji kepatutan dan ke-layakan,” ucap Sudarto kemarin (7/10)
Ia beralasan anggota dewan yang duduk di BK adalah orang-orang yang terpilih. BK juga bukan lembaga sembarangan. Karena itu marwah lembaga BK harus terjaga dengan baik. “Mari kita jaga martabatnya,” katanya. Selama berbicara, Sudarto ter-nyata juga piawai mencairkan suasana. Setelah mengusulkan adanya uji kepatutan dan ke-layakan, ia juga berbicara soal kemungkinan pengisian ke-anggota BK dengan cara paket. “Silakan mau memakai paket hemat atau hebat. Kalau di ba-wah permukaan tanah, kita mau ketoprakan nggak apa-apa. Yang penting, saat pengisian jabatan BK harus orang-orang terpilih,” ajak anggota dewan dari Koa-lisi Indonesia Hebat (KIH) itu yang spontan mengundang geer
Usulan yang diajukan Sudarto itu tak semuanya diterima ang-gota pansus. Sukarman dari FPG yang sama-sama berasal dari Ku-lonprogo tak sepakat dengan ga-gasan yang dilontarkan Sudarto.Demikian pula dengan ang-gota FPAN Sadar Narimo. Ia mengatakan, anggota BK me-wakili fraksi. Karena itu, sebagai utusan fraksi, anggota yang akan dipilih menjadi BK tidak bisa dipaksa membuat visi misi. “Ka-lau mau dibuat fit and proper test harus konsisten. Alat keleng-kapan yang lain juga perlu di uji,” tantang Sadar.
Mantan Ketua DPRD Sleman Rendradi Suprihandoko ber-cerita pengalamannya semasa memimpin parlemen. Kader PDIP itu mengusulkan agar setiap anggota dewan diberi keleluasaan memilih. Misalnya, satu orang bisa memilih lima calon anggota BK. Usulan itu kembali dimentah-kan anggota dewan dari Koalisi Merah Putih (KMP). Ketua FPKS Arief Budiono mengajukan usu-lan agar dibuka kemungkinan lain. Ia tak sepenuhnya sepakat dengan usulan satu anggota dewan dapat memilih lima calon anggota BK.
Menurut dia, bila muncul opsi seperti itu, terbuka peluang lain. Misalnya, dalam praktik satu anggota dewan bukan memilih lima tapi tiga calon BK. “Kalau perdebatan seperti itu, mari kita buat simulasi saja,” timpal Eko saat memimpin pansus. Anggota FPAN Arif Setyadi menambahkan, dalam pemba-hasan akhirnya disepakati satu anggota dewan maksimal me-milih lima kandidat BK. “Baha-sanya one man maksimum five vote,” terangnya. Dengan for-mulasi itu, legitimasi anggota BK terpilih menjadi lebih kuat karena dukungan yang dipe roleh banyak. (eri/kus/laz/jiong)

Jogja Utama