Hakim Tolak Gugatan, Segera Ajukan Banding

JOGJA – Setelah sidang belasan kali, kasus gugatan sengketa pengelolaan Ke-lenteng Gondomanan berakhir kemarin (29/9). Majelis hakim Pengadilan Ne-geri (PN) Jogja yang diketuai Putut Seti-yono SH memutuskan menolak seluruh materi gugatan perdata kepengurusan Yayasan Bhakti Manggala Dharma yang diajukan oleh Angling Wijaya. Majelis hakim menilai seharusnya gugatan yang diajukan penggugat tidak hanya pada dua orang saja tapi seluruh pengurus kelenteng yang tercantum dalam Akta Nomor 5 tertanggal 30 No-vember 2012. Dua tergugat yaitu Ari-yanto Tirtowinoto dan Riyanti. “Gugatan tidak dapat diterima. Me-nerima eksepsi tergugat satu dan dan membebankan biaya perkara senilai Rp 650 ribu,” kata Putut saat memba-cakan amar putusan.Menanggapi putusan tersebut, pena-sehat hukum penggugat Bimas Arya SH mengatakan akan mengajukan banding. Ia menilai ada perbedaan penafsiran antara dirinya sebagai kuasa hukum penggugat dengan majelis hakim yakni mengenai objek gugatan. “Kami men-ghormati putusan majelis hakim dan kami akan ajukan banding,” kata Bimas.
Ditemui terpisah, tergugat Ariyanto Tirtowinoto mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah mem-berikan keadilan atas sengketa Kelenteng Gondomanan. Menurutnya, apa yang diputuskan hakim sudah tepat. “Kami masih bersyukur di Jogjakarta masih ada keadilan, ada hakim yang bersih memihak pada kebenaran,” te-rang Ariyanto.Permasalahan ini bermula dengan adanya sengketa kepengurusan kelenteng, kemudian muncul Akta Nomor 5 tertang-gal 30 Noember 2012 mengenai peru-bahan Yayasan Bhakti Manggala Dhar-ma. Hal ini lantas menimbulkan seng-keta di kalangan pengurus kelenteng.Sementara itu, sebelum sidang pu-tusan sengketa Kelenteng Gondoma-nan ini dimulai belasan umat Budha yang tergabung dalam Keluarga Budd-hayana Indonesia Yogyakarta (KBI-DIJ) menggelar aksi demonstrasi di halaman PN Jogja. Dalam orasinya, koordinator aksi Eko Nugroho Rahardjo mengata-kan rapat pada 16 Oktober 2012 di Kelenteng Gondomanan bukan rapat pembina melainkan sekadar bincang-bincang. Sebab, rapat tersebut tidak sesuai dengan AD/ART yayasan. “Hasil rapat juga tidak sah dan cacat hukum. Sebab, tidak ada tanda tangan pembina. Padahal, pengangkatan dan pemberhen-tian pengurus hanya dapat dilakukan oleh pembina yayasan,” kata Eko. (mar/ila)

Jogja Utama