700 Berkas Masuk Polda DIJ, Ajukan Permohonan SIM D

JOGJA – Kesadaran kaum difabel berlalulin-tas tergolong tinggi. Meski memiliki keterba-tasan, mereka tetap berkeinginan bisa menda-patkan pelayanan yang sama, termasuk dalam layanan transportasi. Hal ini pula soal menda-patkan surat izin mengemudi (SIM).Kondisi itu tercermin dari jumlah para di-fabel yang mengajukan SIM ke Polda DIJ. Hingga 2013 lalu tercatat ada 700 berkas yang masuk mengajukan SIM. Tetapi karena ke-tidakjelasan dalam pengurusan SIM bagi penyandang disabilitas ini, membuat me-reka kesulitan dalam mengakses.
Padahal dari data 2011, jumlah penyandang disabilitas di DIJ mencapai 29.110 orang.”Di tengah kondisi angkutan umum yang belum ramah bagi kaum difabel, harapannya me-mang pada kendaraan pribadi, tapi bagaimana proses menda-patkan SIM bagi kaum difabel ini yang belum jelas,” ujarKe-pala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Prof Dr Danang Parikesit di sela se-minar pemenuhan akses trans-portasi bagi kebutuhan yang beragam, di Balai Kota Timoho, Jogja, kemarin (29/9).
Menurut Danang, untuk para difabel sebenarnya sudah dia-komodasi dengan adanya SIM D. Hal itu juga mengacu UU No 22/2009 Pasal 80 tentang surat izin mengemudi kendaraan ber-motor. Di situ disebutkan penge-mudi kendaraan khusus, penyangdang disabilitas, bisa memperoleh SIM D. Tetapi, hal itu tidak semudah yang dibayang-kan.
Menurut Danang yang juga dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini, sebenarnya SIM D diperuntukkan bagi ken-daraan dengan cc rendah, di bawah 50 cc. Tetapi selama ini diperuntukkan bagi kaum difa-bel, karena belum memiliki aturan yang jelas. Untuk itu, Danang juga me-menita kejelasan kepada kepo-lisian, apakah dalam ujian mendapatkan SIM sama dengan masyarakat umum lainnya. Di-rinya meminta kepolisian juga tegas, jika dirasa penyandang disabilitas tidak memiliki ke-mampuan, supaya tidak diberi-kan SIM.
“Tidak semua harus diberikan SIM. Kalau dirasa tidak mampu, jangan diberikan karena akan membahayakan orang lain juga,” terangnya.Selain itu, pihaknya juga ber-harap kepada dinas-dinas ter-kait agar juga memperhatiakn modifikasi motor kaum difabel. Dirinya berharap ada kerja sama antara pemda dan pemerintah pusat untuk teknologi yang co-cok bagi kendaraan difabel. Danang meminta penyedia layanan umum untuk memper-hatikan kaum difabel ini. “Se-karang baru di Jakarta ada taksi khusus difabel dengan tarif yang sama dengan taksi umum,” te-rangnya.
Direktur Keselamatan Trans-portasi Darat Ditjen Perhubung-an Darat Kementerian Perhu-bungan Gede Pasek Suardika mengatakan, aksesibilitas bagi kelompok difabel dalam proses pembuatan SIM D sudah dibe-rikan oleh Polri. Namun begitu, pihaknya mengakui masih ada kekurangan sarana dan prasara-na di daerah untuk penerbitan SIM tersebut. “Segera akan kita perbaikai layanannya,” ujarnya.Sementara itu bagi kaum difa-bel sendiri mengkau mengalami kesulitan dalam pengurusan SIM. Seperti yang diutarakan penyan-dang disabilitas asal Klaten, Partoyo. Menurutnya, hingga saat ini dirinya belum memiliki SIM karena memang tidak tahu proses pengurusannya.
“Selama di jalan raya tertib lalu lintas tidak apa-apa. Saat ada razia polisi juga disuruh jalan terus,” ujar Partoyo yang mengalami kecelakaan hingga menyebabkan dirinya patah tulang belakang.Hal berbeda justru diungkap-kan penyandang disabilitas dari Bantul, I Made Sudana. Pada 2010 silam, dirinya ber-sama kaum difabel lain di Ban-tul pernah difasilitasi pembua-tan SIM oleh Polres Bantul. “Tapi saat itu kami dapatnya SIM C, seharusnya SIM D, karena blangkonya adanya cuma itu,” ujarnya. (pra/laz/gp)

Jogja Utama