Minta Pelatihan Komputer, Eh…Diberi Kursus Memijat
Suara kaum difabel kerap tak sampai ke telinga pemerintah. Maka tidak mengherankan jika berkesempatan bertemu dengan para wakil rakyat, mereka menumpahkan pun uneg-uneg yang ada di dalam hati dan pikirannya.
HERI SUSANTO, Bantul
IRING-IRINGAN wanita berkerudung ter-lihat memasuki sebuah ruang pertemuan di salah satu hotel di Ring Road Selatan. Orang pertama adalah yang menjadi penunjuk jalan. Kemudian dua wanita yang saling bergan-dengan tangan mengikuti sang wanita itu. Kedua orang ini merupakan peserta Diskusi Publik Pengawalan Kinerja Anggota Legisla-tif 2014-2019 dengan judul “Membangun Kinerja Inklusif” kemarin (18/9). Setelah duduk beberapa saat, wanita yang diketahui sebagai pengurus Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Jogja ini giliran mengajukan pertanyaan. Ia menumpahkan seluruh uneg-unegnya, mulai dari layanan kesehatan untuk penyandang difabel sampai pengalamannya mengajukan bantuan.
Saat meminta bantuan ini, Siti menjelas-kan dirinya pernah mengajukan beberapa kali ke pemerintah. Dari tingkat Kota Jogja sampai provinsi. Ada yang membuahkan hasil, ada yang hampa.”Pernah suami saya mengajukan bantuan modal untuk usaha. Katanya tadi Rp 10 juta, tapi saya hanya mendapatkan Rp 5 juta,” aku Siti saat menimpali informasi dari anggota DPRD DIJ Zuhrif Hudaya. Tak hanya bantual modal, Siti juga kerap mengajukan bantuan pelatihan. Biasanya un-tuk bantuan pelatihan ini melalui Dinas So-sial. Tapi bantuan yang diberikan ternyata tak sesuai keinginan anggota Pertuni. “Sudah za-man modern seperti sekarang ini, kami mengaju-kan pelatihan komputer. Kan bisa diinstal dengan DOS (software khusus tuna netra),” jelas Siti. Tapi, jawaban dari Dinas Sosial selalu sama. Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang mengurusi sosial itu selalu menawari pelatihan menjadi tukang pijat.
“Sejak saya masih kecil, sampai sekarang saya sudah mempu-nyai anak kecil, pelatihannya selalu sama, menjadi tukang pijat, ” tutur Siti yang disambut tawa peserta diskusi yang lain. Ia menuturkan, pemerintah sepertinya memang sudah men-gotak tuna netra untuk menjadi tukang pijat. Padahal, kini zaman semakin modern. Banyak pilihan untuk diberikan pelatihan ke-pada kaum tuna netra. Pengalaman lain diceritakan Untung, salah seorang atlet pa-ralympic dari Kabupaten Gunung-kidul. Selama mengikuti kejua-raan, sangat jelas diskriminasi yang dilakukan. Seperti bonus bagi atlet. “Sama-sama menda-patkan medali emas, atlet normal mendapatkan Rp 50 juta, atlet difabel mendapatkan Rp 25 juta,” sesalnya.
Diskriminasi ini juga terlihat dari anggaran yang ada. Setiap tahun, anggaran untuk KONI miliaran rupiah. Tapi untuk at-let difabel selama setahun hanya mendapatkan kucuran dari APBD sebesar Rp 6 juta. Diskriminasi lain yang sangat mengherankan adalah bantuan alat kerja. Pengalaman ini dida-patkan dari rekannya sesama atlet difabel. Mereka mengikuti pelatihan komputer dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Tapi wujudnya bantuan komp-resor. Ini kan aneh, sangat tidak pas antara skill yang didapatkan dengan bantuan modal,” akunya.Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPRD DIJ Zuhrif Hudaya mengatakan, memang harus ada pengawalan kebijakan. Ini harus dilakukan sejak dari mulai peren-canaan sampai dengan imple-mentasi. “Kami akui selama ini aspirasi dari teman-teman difabel yang masuk ke kami sangat minim, sehingga kami pun juga kesulitan,” tutur mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja ini.
Politikus dari PKS ini pun me-nawarkan kepada difabel sebe-narnya masih bisa berharap adanya kebijakan yang pro ter-hadap mereka. Asalkan memang ada pengawalan dari kaum di-fabel. “Pengambil kebijakan selama ini jarang berhubungan dengan teman-teman ini. Jadinya, juga tidak tahu kebijakan yang pas,” katanya. (*/laz/gp)

Boks