JOGJA – Pusat Kajian Antikorupsi UGM mengapresiasi vonis seumur hidup yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kepada M. Akil Mochtar. Menurut Pukat, vonis itu layak diterima mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebab, Akil telah merusak tatanan demokrasi dan martabat peradilan politik di Indonesia. “Kami mengapresiasi majelis hakim yang berani menjatuhkan vonis maksimal terhadap Akil Mochtar,” kata peneliti Pukat UGM Hifdzil Alim di kantor Pukat, Rabu sore (2/7).
Namun, Pukat menilai keberanian majelis hakim belum memuaskan masyarakat. Sebab, majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan denda Rp 10 miliar dan mencabut hak politik (memilih dan dipilih). Padahal, masyarakat mengharapkan kepada majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal terhadap terdakwa kasus suap sengketa pilkada tersebut. “Denda Rp 10 miliar dan pencabutan hak politik tentu sepadan dengan dosa yang telah diperbuat Akil. Sebab, Akil telah mencoreng kewibawaan dan marwah MK sebagai peradilan politik,” tegas Boy, sapaan Hifdzil Alim.
Dari pantauan Pukat, tuntutan pencabutan hak politik baru terjadi pada dua terdakwa perkara korupsi. Yakni, Akil Muchtar dan Djoko Susilo yang tersangkat kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Karena itu, Pukat mendorong kepada kejaksaan dan KPK agar berani melakukan tuntutan maksimal kepada para koruptor. Tentu, tuntutan maksimal itu diimbangi dengan alat bukti yang cukup. “Hakim juga harus berani memberikan hukuman maksimal kepada koruptor,” ungkap Boy.
Di sisi lain, dari hasil tracking Pukat terungkap setidaknya ada tujuh hakim yang terlibat korupsi dan telah dijatuhi hukuman bersalah oleh pengadilan. Mereka ada dari unsur hakim adhoc dan karir. Mereka, hakim Ibrahim, Imas Dianasari, Setyabudi Tejocahyono, Kartini Marpaung, Asmadinata, Pragsono, dan Akil Mochtar.”Agar pelakunya jera maka kejaksaan harus berani menuntut maksimal dan pengadilan berani memvonis berat. Kejaksaan juga dapat menggunakan pasal TPPU,” terang peneliti Pukat lain, R. Zaenur Rohman.
Dalam waktu dekat, Mahkamah Agung (MA) akan melakukan rekrutmen hakim sebanyak 700 hingga 800 orang. Untuk mendapatkan hakim yang kredibel dan berkualitas, Pukat meminta MA dan Komisi Yudisial (KY) melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat dalam proses rekrutmen. “Rekrutmen hakim harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Tujuannya untuk mendapatkan hakim yang berkualitas,” terang Zem, sapaan Zaenur Rohman. (mar/iwa)

Jogja Utama