JOGJA – Mantan ketua harian klub bola voli Yuso Putut Marhaento merasa kaget telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi hibah KONI Jogja untuk Yuso. Menurutnya, dirinya menjadi korban atas semua masalah yang kini tengah di sidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja. Sebab selama berada dalam kepengurusan Yuso, ia lebih banyak berada di lapangan mengurusi klub profesional tersebut.
“Saya tidak pernah mengelola bahkan menyentuh uang hibah tersebut,” kata Putut kemarin (14/4).
Putut mengaku belum menerima surat resmi dari kejari perihal penetapannya sebagai tersangka. Namun, ia telah mendapatkan informasi bahwa kejari telah menetapkan dirinya dan bendahara Yuso, Wahyono Haryadi sebagai tersangka. Ia pun heran mengapa dirinya dan Wahyono yang harus diminta bertanggungjawab.
“Saya sudah bekerja keras memajukan Yuso tapi seolah semua itu tak terlihat,” keluhnya.
Selain itu, lanjut Putut, uang hibah yang diterima Yuso telah dikembalikan ke kas Pemkot Jogja. Pengembalian itu atas rekomendasi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIJ yang menyatakan ada dugaan penyimpangan hibah Yuso.
“Semua hibah sudah kami kembalikan ke negara sesuai rekomendasi BPK,” papar Putut.
Namun demikian, Putut mengaku pasrah atas apa yang menimpa dirinya. Ia memilih mengikuti dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di kejaksaan. Dalam waktu dekat, ia akan menunjuk pengacara untuk mendampinginya.
“Sebagai warga negara yang taat hukum saya hormati proses hukum yang sedang berjalan ini,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Jogja telah menaikkan status hibah KONI Jogja untuk Yuso dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 01/0.4.10/fd.1/04/2014 tersebut, kejari menetapkan dua orang tersangka yaitu Ketua Harian Putut Marhaento dan Bendahara Wahyono Haryadi.
“Penetapan tersangka berdasar dua alat bukti yang cukup. Nanti saat proses penyidikan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka lagi,” kata Kasi Pidana Khusus Kejari Jogja Aji Prasetyo.
Dalam kasus ini, tim penyidik menemukan bukti permulaan adanya penyimpangan diantaranya pelanggaran Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Dalam Permen tersebut disebutkan, klub olahraga profesional dilarang menerima dana hibah dari APBD. Selain itu, tim penyelidik menemukan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) fiktif dan pelaksanaan tugas pengurus yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Ditambah lagi, berdasar LHP BPK kerugian keuangan negara sekitar Rp 102 juta.
“Pengembalian uang kerugian negara tidak menghapus unsur pidananya. Itu sesuai Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi. Kami juga akan minta BPK melakukan audit ulang,” terang Aji. (mar/ila)

Jogja Utama