CANGKRINGAN– Gejolak Gunung Merapi yang tidak menentu makin membuat warga lereng resah. Kegelisahan warga Cangkringan bertambah seiring tidak adanya kejelasan perbaikan jalur evakuasi yang dilakukan pemerintah. Itu terutama saat terjadi gempa freatik yang mengeluarkan suara gemuruh.
Warga harus berlari adu cepat dengan truk-truk muatan material yang melintas di jalur evakuasi. Ironisnya, jalur yang seharusnya beraspal mulus itu tak ubahnya sebuah jalan kubangan tak beraspal. “Tansaya suwe saya remuk (makin lama semakin hancur, Red),” keluh Kades Kepuharjo Heri Suprapto kemarin (31/3).
Menurut Heri, kondisi jalan mengakibatkan warga tidak bisa berlari kencang. Kondisi itu diperparah dengan deretan truk pasir. Bahkan, saat terjadi gempa tak jarang sopir truk ikut berlari dan meninggalkan kendaraannya begitu saja. Itu terjadi di jalur evakuasi sejauh sekitar 4 kilometer dari Manggong sampai Kopeng. “Kalau tidak segera diperbaiki, saya akan urug sendiri,” ujar Heri.
Heri berencana menggunakan dana kas desa untuk memperbaiki jalur evakuasi. Jika tidak segera direhabilitasi, Heri khawatir kerusakan jalan semakin parah sehingga perbaikannya butuh dana lebih besar dari alokasinya. “Setahu saya sudah diukur-ukur. Lha, tapi kapan aksinya. Ini jalan siapa, to. Harusnya pengawasan oleh pemkab atau pemprov,” tegasnya.
Heri mendesak Pemkab Sleman dan Pemprov DIJ mengutamakan perbaikan jalur evakuasi, lalu diikuti jalur tambang.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Gatot Saptadi mengakui jika perbaikan jalur evakuasi belum beres. Dia beralasan karena proses tender sempat tertunda. Kontrak pekerjaan proyek baru diteken per 1 Pebruari 2014. “Tanggung jawab kami 17 kilometer. Saat ini baru 60 persen,” katanya.
Menurut Gatot, total jalur yang harus diperbaiki sejauh 50 kilometer. Termasuk yang menjadi kewenangan BPBD Sleman dan Klaten. Sesuai kesepakatan antar instansi, lanjut Gatot, untuk jalur evakuasi di wilayah Glagaharjo menjadi tanggung jawab Pemkab Klaten.
Soal jalur tambang, lanjut Gatot, sudah menjadi kajian pemerintah. Namun, menurut dia, hal terpenting adalah pengawasan tonase muatan truk. Untuk melintas di jalur provinsi maksimal 8 ton, dan di jalur kabupaten 6 ton. Jika ketentuan itu dipatuhi niscaya jalur evakuasi mengalami rusak parah. “Itu yang terpenting, bukan jalur tambangnya,” tandasnya.
Semua proyek fisik rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan Merapi ditarget rampung pada Nopember 2014. Tak hanya jalan, termasuk pembangunan fasilitas umum dan sosial.
Selanjutnya, dilakukan program konsep kebencanaan. Dengan asumsi status Merapi normal aktif. Artinya, seandainya Merapi bergejolak atau terjadi siklus empat tahun erupsi, warga siap menanggulanginya. “Penanganan bencana jangan sampai terulang seperti kemarin-kemarin,” harap Gatot.(yog/din)

Jogja Utama