RADAR JOGJA – Pemerintah resmi memutuskan ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2020 ditunda. Kedua ajang tersebut tetap digelar di Provinsi Papua, namun digeser menjadi Oktober tahun depan.

Ketua KONI DIJ Djoko Pekik Irianto menyebut keputusan penundaan ajang PON dan Peparnas ini berat. Namun, keputusan itu memang harus diambil. Meskipun berat, KONI DIJ tetap mendukung keputusan tersebut dengan mendesain ulang program latihan para atletnya. “Meskipun berdampak pada pembengkakan anggaran untuk Puslatda,” jelasnya.

Penundaan PON ini juga berpotensi menimbulkan masalah. Salah satunya adalah jadwal yang sangat berdekatan dengan SEA Games 2021 yang akan berlangsung di Vietnam. Terkait hal itu, Djoko Pekik menyarankan beberapa opsi kepada pemerintah. Seperti melarang atlet SEA Games berlaga di PON, atau yang lebih ektrem menyarankan agar SEA Games 2021 ditiadakan saja.

Salah satu judoka andalan DIJ Muhammad Chandra sepakat dengan keputusan yang diambil pemerintah tersebut. Menurut dia, akan sangat tidak idel jika PON tetap dipaksakan untuk berlangsung tahun ini. “Ya karena program latihan kami belakangan ini kacau,’’ tandas Chandra.

Keputusan penundaan PON dan Peparnas diambil dalam rapat terbatas tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara virtual, kemarin (23/4). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, serta Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.”Kami mengapresiasi keputusan pemerintah,’’ kata Klemen Tinal.(kur/din)

Jogja Sport