RADAR JOGJA – Ahmad Mumtaz Rais mengatakan pemberian rekomendasi dirinya dari DPP PAN dalam Pilbup Sleman 2020 sudah sesuai aturan. Hal itu sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN).

“Teknis rekomendasi itu, yang punya hak adalah DPP,” kata Mumtaz (24/12).

Menurut putra Amien Rais tersebut, informasi yang beredar mengenai dirinya saat ini sesat. DPD hanya berhak melakukan penjaringan. Kemudian DPW melakukan supervisi terhadap nama-nama yang diajukan. Keputusan, nanti yang memutuskan DPP. “Partai lain juga seperti itu,” ujar Mumtaz.

Dia mengklaim rekomendasi dari partai didasari sepak terjangnya di dunia politik. Selain itu, rekomendasi juga bisa diberikan bukan hanya kepada satu orang. “Tapi sejauh ini baru saya yang direkomendasi (DPP),” kata Mumtaz.

Dia menduga, kader lain belum memiliki jam terbang, pengalaman, dan jenjang karier politik yang mumpuni. Sehingga nama yang direkomendasikan baru namanya.

Jika ada yang mau maju sebagai calon bupati atau wakil bupati dari PAN, harus yang berkaliber. Karena untuk menjaga marwah PAN di Sleman. Sebab, tercatat kader PAN sudah memimpin Sleman selama dua periode lebih. “Mungkin yang ditunjuk saya, karena saya mantan DPR RI dan ketua DPP PAN Bidang Koordinasi Antarlembaga,” katanya.

Mumtaz membantah tidak memenuhi mekanisme pendaftaran sesuai aturan. Kendati sudah mendapatkan rekomendasi. Dia tetap mendaftar melalui DPD PAN Sleman. Bahkan dia sudah mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD.

“Sudah saya kembalikan formulirnya, karena saya baru di luar negeri, saya wakilkan ke ketua timses saya, mas Inoki Azmi,” kata Mumtaz.

Ketua DPD PAN Sleman Sadar Narimo mengatakan mekanisme penjaringan di partai melalui berbagai tahapan. Yakni turun ke bawah (turba) menjaring aspirasi masyarakat. Agar diperoleh nama yang cocok untuk maju dalam Pilbup Sleman 2020.

Dalam mekanisme itu, didapatkan 11 nama. Dari sebelumnya ada enam nama yang beredar. “Nama Mas Mumtaz ada di 11 nama yang diperoleh dari masyarakat,” kata Sadar.

Setelah proses penjaringan di internal partai, akan ada proses penyaringan dan dimintakan rekomendasi dari DPP. Dari situ barulah ditentukan siapa yang berhak mendapatkan SK dari DPP. “Nanti nama-nama itu akan kami musyawarahkan di koalisi,” kata Sadar. (har/iwa/rg)‎

Jogja Sport