RADAR JOGJA – Pemprov DIJ berhasil meraih penghargaan PR Indonesia Awards (PRIA) 2023 pada kategori manajemen krisis dan pasca krisis. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Sekertaris Umum BPP Perhumas Indonesia Fardila Rachmilliza pada Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setrpov DIJ Ditya Nanaryo Aji di Aston Hotel and Convention Center, Denpasar, Bali, Jumat (17/03)

Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setprov DIJ Imam Pratanadi mengungkapkan kebijakan yang dibuat bukan sesuatu yang mudah. Perlu kecermatan dan kejelian agar tidak terkesan tumpang tindih sehingga membingungkan masyarakat.

Ini juga terkait dengan pemberitaan mengenai isu-isu strategis yang seringkali diframing buruk. Terutama oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Manajemen krisis kami terhadap pemberitaan-pemberitaan isu di tengah masyarakat memang bukan pekerjaan mudah. Tidak mudah tetapi bukan berarti tidak bisa. Ini terus kami upayakan agar bisa menyajikan informasi dari sisi pemerintah yang mampu mengademkan masyarakat,” jelas Imam.

Imam menyatakan akan terus berupaya mengoptimalkan manajemen krisis melalui pemberitaan. Agar tiap kebijakan pemerintah bisa sampai dengan baik pada masyarakat.

“Kami berusaha agar terus mampu mengedukasi masyarakat. Terutama untuk bisa menilai pemberitaan agar bisa lebih berimbang,” katanya.

Sementara itu usai menerima penghargaan, Ditya mengatakan fokus penanganan manajemen krisis memang menjadi hal yang sangat penting mengingat saat ini. Terlebih banyak sekali isu-isu liar yang berkembang di masyarakat. Sehingga pihaknya serius menangani permasalah tersebut agar membendung pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang oleh media.

“Seringkali ada isu-isu yang diberitakan berat sebelah oleh media dan ditelan mentah oleh masyarakat. Ini berbahaya, dan kami bertanggungjawab untuk menyajikan info secara berimbang dari sisi pemerintah. Kalau tidak, akan sangat membahayakan karena masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah,” terang Ditya.

Ditya menjelaskan salah satu parameter keberhasilan pemerintahan adalah tingkat kepercayaan publik. Apabila kepercayaan publik telah didapat, tentu pemerintah akan lebih mudah membangun dan menerapkan kebijakan untuk melayani masyarakat.

“Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah daerah memberi porsi khusus pada manajemen krisis,” ujarnya.

PRIA 2023 mengusung tema Komunikasi untuk Peradaban Negeri. Tahun ini total entri mencapai 836 dari 236 instansi. Jumlah ini meningkat 6,4 persen dibandingkan PRIA 2022. Masing-masing entri bertanding untuk menjadi yang terbaik di kategori Owned Media, Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan Tahunan, Program CSR, Program PR, dan Departemen PR.

Penjurian sesi nonpresentasi telah dilaksanakan pada 13 Februari hingga 14 Februari 2023 di Jakarta. Penjurian dilanjutkan dengan sesi presentasi pada 14 Februari hingga 17 Februari 2023. Melibatkan 16 juri mulai dari kalangan praktisi PR senior, jurnalis terkemuka, akademisi senior, hingga PR Gurus.

Founder dan CEO PR Indonesia Asmono Wikan menuturkan pertumbuhan jumlah peserta kompetisi PRIA selalu meningkat setiap tahun. Artinya antusiasme praktisi PR lintas sektor untuk terus-menerus merawat kerja-kerja komunikasi tidak pernah pudar. Bahkan banyak perubahan signifikan, terutama dari peserta kategori Program PR.

Asmono Wikan menilai positioning PR lebih strategis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, PR tampak berperan dalam advokasi kepada pemimpin terkait aspek komunikasi dan ke-PR-an. Menurutnya, kondisi ini merupakan kebanggaan atau prestasi yang patut disyukuri bersama.

“Saat ini hampir tidak ada institusi yang tidak menanggap PR sebagai fungsi strategis,” katanya. (Dwi)

Jogja Raya