RADAR JOGJA – Plt Ketua PMI Kota Jogja Irjen Purn Haka Astana mengaku kaget saat menerima tagihan senilai Rp 7,2 Miliar dari para vendor dan rekanan. Mantan kapolda DIJ itu padahal baru saja mengisi kekosongan jabatan usai ketua PMI Kota Jogja sebelumnya Heroe Poerwadi mengundurkan diri.”Saya kaget itu untuk apa. Duitnya tidak ada dan laporannya tidak ada,” tegasnya, Rabu (15/3).

Haka ditugaskan oleh Ketua PMI DIJ GBPH Prabukusumo untuk mengatasi masalah di PMI Kota Jogja. Persoalan semakin pelik saat diketahui tidak ada laporan dokumen keuangan pada periode 2016-2021. Dokumen itu diduga sudah dimusnahkan oleh pengurus yang lama.”Itu ditangani pengurus sejak 2006. Berarti tiga periode kepengurusan. Yang hilang dokumen 2016 dan 2021,” imbuhnya.

Tidak berhenti di situ, ada kejanggalan lain yang ditemukan di tubuh PMI Kota Jogja. Yakni adanya 11 rekening milik PMI Kota Jogja yang tidak diketahui fungsinya untuk apa saja hingga sebanyak itu. Langkah hukum segera ditempuh jika persoalan ini tidak kunjung menemui titik temu. Pihaknya sudah inventarisasi ke akuntan publik dan BPKP. Kalau terpaksa ya pihaknya akan ke Polda DIJ dan kejaksaan untuk mengidentifikasi. “Saya blokir semua rekening kecuali satu yang dibuat Pak Heroe Poerwadi untuk berjalannya organisasi seperti menggaji karyawan dan operasional. Dari 10 rekening kok saldonya tidak sampai Rp 65 juta,” paparnya.

Sementara itu, Ketua PMI DIJ GBPH Prabukusumo mengaku polemik yang terjadi di PMI Kota Jogja mencuat saat dirinya tidak bersedia menandatangani berita acara kepengurusan lama ke baru. Alasannya menyalahkan AS/ART PMI. Prosedur Muskot pada 2021 dinilai tidak sesuai sehingga tidak ada alasan baginya melakukan pengesahan kepengurusan. Prosedur Muskot telah diuji oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Jogja, yang saat ini masih kasasi ke Mahkamah Agung.

Namun kondisi itu justru membuat Gusti Prabu menerima gugatan perdata dari salah satu relawan PMI Kota Jogja Trsitanto. Masa persidangannya ada di Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada September 2021 lalu.”Dulu saya dituding seolah dzolim dan egois karena tidak mengesahkan kepengurusan, namun saat ini sudah jelas, apa yang dikatakan pihak lain itu tidak benar. Justru penggugat yakni yang mengatasnamakan relawan PMI Kota Jogja itu melanggar AD/ART,” jelasnya. (lan/din)

Jogja Raya