RADAR JOGJA – Kondisi pandemi Covid-19 melandai, anggaran belanja tak terduga (BTT) Pemprov DIJ diturunkan. BTT tahun 2023 sebesar Rp 26 miliar, jauh lebih kecil dari tahun 2022 sebesar Rp 94 miliar.
Alokasi BTT untuk keadaan darurat seperti kebencanaan atau wabah. Dalam kondisi itu, BTT dapat disesuaikan dengan perubahan. Sifatnya fleksibel, bisa dilakukan refocusing untuk keadaan darurat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana mengatakan, anggaran kebencanaan difokuskan untuk memperkuat mitigasi bencana. Sebagai salah satu upaya preventif.
“Memang yang prioritas dan perlu lebih serius itu anggaran untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pengurangan risiko. Itu yang penting agar kemudian jika sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, kita sudah siap dan bisa mengurangi risikonya,” jelasnya Senin (10/3).
Biwara menyebut, misalnya saja untuk membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Termasuk perkuat sumber daya manusia dengan pelatihan dan simulasi bencana.
“Paradigma kita sekarang pengurangan risiko bencana, kalau dulu kan reaktif. Sekarang proaktif, kita identifikasi ancamannya, lalu risikonya apa. Kalau begini apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi risikonya,” jelasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengatakan, anggaran BTT 2022 sebanyak Rp 94 miliar. Sebab ada ketentuan dari pusat, anggaran BTT harus melampaui BTT di tahun 2021, yakni 5 hingga 10 persen.
“Dulu dalam rangka untuk penanganan Covid-19. Jadi tahun ini lebih kecil dengan asumsi Covid-19 sudah teratasi,” ujarnya. (lan/laz)
