RADAR JOGJA – Pemprov DIJ mencetak rekor baru jabatan eselon dua dilaksanakan pejabat pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt). Betapa tidak, usai Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji pensiun, jumlah Plh bukannya berkurang. Sebaliknya, justru bertambah banyak.
“Banjir Plh dan Plt, bisa ambyar ini,” sesal seorang mantan pejabat teras pemprov kemarin (28/2). Bahkan untuk kali pertama dalam sejarah, semua posisi penting di lingkungan sekretariat provinsi (Setprov) DIJ tanpa ada pejabat definitif. Itu mulai dari Sekprov hingga tiga asisten Sekprov. Semua dijabat Plh dan Plt. “Kompleks ngisor (bawah, Red) sawo (Wiyata Praja) isine Plt kabeh. Asisten dan Sekprov,” sindir seorang sumber di kompleks Kepatihan. Wiyata Praja yang dimaksud sumber itu adalah Bangsal Wiyata Praja, tempat Sekprov dan tiga asistennya sehari-hari berkantor.
Kadarmanta Baskara Aji saat menghadiri pelepasan tugas di gedung DPRD DIJ mengakui belum ada pejabat definitif yang bakal dilantik menggantikan dirinya. Alasannya proses seleksi Sekprov masih berlangsung. Ada tujuh calon yang sekarang tengah menjalani tahapan seleksi.
Aji, sapaan akrabnya, resmi pensiun per hari ini 1 Maret 2023. Di depan Ketua DPRD DIJ Nuryadi dan dua wakil ketua dewan Huda Tri Yudiana serta Anton Prabu Semendawai maupun sejumlah anggota parlemen, Aji mengungkapkan jabatan Sekprov untuk sementara waktu dijalankan Plh. “Nanti Plh-nya Pak Wiyos. Jabatan itu diemban selama satu minggu. Setelah itu akan dilantik menjadi Penjabat (Pj) Sekprov,” paparnya. Wiyos yang dimaksud Aji adalah kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIJ.
Menurut dia, ada sejumlah pertimbangan memilih Wiyos sebagai Plh dan nantinya diangkat sebagai Pj Sekprov. Jabatan Plh dijalankan Wiyos dari 1 Maret hingga 8 Maret 2023. Setelah itu dilantik sebagai Pj hingga diangkatnya Sekprov definitif. Diperkirakan pelantikan Sekprov berlangsung antara April hingga Mei mendatang karena harus memerlukan persetujuan pemerintah pusat.
Sekprov diangkat dengan keputusan Presiden RI. “Pak Wiyos tidak ikut menjadi peserta seleksi Sekprov. Kalau yang diangkat salah satu peserta bisa terjadi konflik kepentingan,” ungkap pria yang mengabdi sebagai ASN selama 33 tahun tersebut. Dengan latar belakang itu, Wiyos kemudian dipilih sebagai Plh Sekprov.
Sebelum menjadi Plh Sekprov, Wiyos juga menjadi Plh Asisten Sekprov Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengisi kekosongan karena pejabat definitifnya Tri Saktiyana mendapatkan penugasan sebagai Pj bupati Kulonprogo. Kekosongan juga terjadi pada Asisten Sekprov Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum. Itu karena pejabatnya Sumadi ditunjuk sebagai Pj wali kota Jogja. Kursi yang ditinggalkan Sumadi diisi Kepala Bappeda Beny Suharsono. Statusnya sebagai Plh.
Berikutnya Asisten Sekprov Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat. Sejak Maret 2022, posisi ini lowong karena pejabatnya Aris Riyanta pensiun. Tak segera diisi, pemprov memilih menunjuk Paniradya Pati Kaistimewaan Aris Eko Nugroho rangkap jabatan menjalankan tugas sebagai Plt Asisten Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat.
Menanggapi penunjukan Wiyos sebagai Plh Sekprov, Ketua Komisi B DPRD DIJ Andriana Wulandari menghormati kebijakan yang diambil pemprov. Hanya saja, dia berharap tugas sebagai Plh maupun Pj Sekprov tidak lama diemban Wiyos. Sebab, sebagai kepala BPKA beban tugasnya juga tidak ringan. “Sebagai mitra kerja BPKA, kami mengapresiasi. Kami juga berharap rangkap jabatan segera diakhiri dan secepatnya dilantik pejabat definitif,” pinta Ndari, sapaan akrabnya di sela mengikuti pelepasan purna tugas Kadarmanta Baskara Aji di gedung dewan. (kus/pra)
