RADAR JOGJA – Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Hamengku Buwono X (HB X) tak mempermasalahkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Terutama yang menyebutkan Jogjakarta sebagai provinsi termiskin se-Jawa. Tercatat mencapai 11,49 persen atau 463,63 ribu jiwa dari total sekitar 3,7 juta penduduk.

Hanya saja Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ini meminta ada pembanding wilayah. Dia mencontohkan dengan luasan dan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. Meski nomor dua, faktanya ratio kemiskinan lebih tinggi.

“Jogja 11 persen kalau penduduk 3,7 ya kira-kira 400 ribu. Tapi kalau Jawa Tengah 9 persen memang lebih rendah ning kalinya kan 36 juta. Kan beda,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (25/1).

Meski tak membantah data BPS, namun HB X meminta agar lebih relevan. Termasuk melihat aspek luasan wilayah dan jumlah penduduk. Sehingga jika dilihat secara riil angka, angka kemiskinan di Jogjakarta tidak setinggi wilayah lainnya.

“Berarti jalau penduduknya 30 juta saja kali 9 persen kan 2,7 juta. Jumlah orangnya kan beda gitu,” katanya. 

Disatu sisi, HB X juga membeberkan terkait biaya konsumsi. Acuannya nominal sebesar Rp 480 ribu. Berapapun besarnya, akan masuk kategori minimal. Terlebih jika besaran belanja masyarakat dalam nominal tersebut.

HB X juga menyebutkan bahwa indikator miskin BPS tidak melihat aset. Seberapa besar aset maka akan tetap menggunakan besaran belanja. Hitungan ini akan tak sesuai jika minat untuk berbelanja masyarakat cenderung rendah.

“Orang miskin enggak pernah habis karena asetnya enggak pernah dihitung. Nanti saya tambahi Rp 100 ribu, pengeluarannya jadi Rp 600 ribu. Nanti tahun depan disurvei lagi orang miskin di Jogja Rp 600 ribu kan gitu,” ujarnya. 

Inilah yang menjadi anomali di Jogjakarta. Berupa kurang tepatnya indikator belanja masyarakat. Terlebih jika karakter lebih dominan kepada menabung dan investasi aset. Belum lagi ditambah perhitungan konsumsi kalori harian.

“Berarti ada sesuatu yang sifatnya anomali kan gitu. Mungkin pola kebijakan itu berlaku seluruh Indonesia, tapi di Jogja terjadi anomali seperti itu. Tapi kan BPS tidak bisa ngubah hanya untuk DIY,” katanya. 

Pemerintah, lanjutnya, telah memberikan beragam program bantuan. Termasuk bantuan sosial dalam wujud uang tunai. Harapannya dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Faktanya, masyarakat penerima bantuan justru memiliki pola pikir yang berbeda. Berupa membeli barang yang sifatnya aset investasi. Hingga hanya disimpan sebagai tabungan sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Tidak dikonsumsi tapi nggo tuku rokok misalnya atau barang lain atau disimpan tidak dikonsumsi ya pengeluarannya tetap kurang. Lalu kalau makan sakwontenipin sik penting sapi kulo sehat, terus piye? Misalnya gitu dan itu terjadi betul,” ceritanya. 

Strategi lain, HB X tengah melibatkan kaum akademis. Berupa kolabori KKN dengan program pemerintah. Khususnya yang terimplementasi di pedesaan. Sehingga akan berjalan efektif dan optimal

Implementasinya berupa penerapan program pemberdayaan masyarakat melalui KKN. Fokusnya bisa dengan mengoptimalkan peran Karang Taruna. Untuk kemudian menekan angka pengangguran di desa melalui program yang berjalan.

“Saya sudah bicara sama UNY sama Gadjah Mada (UGM) bisa enggak KKN jadi pendamping untuk orang miskin maupun pengangguran di desa. Misal nyewa tanah kas desa pakai danais lalu diolah agar menajdi pendapatan tetap setiap bulan. Bisa ternak lele atau lainnya,” ujarnya. (Dwi)

Jogja Raya