RADAR JOGJA – Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menuturkan salah satu indikator daerah termiskin versi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah tingkat belanja masyarakat. Semakin minim pengeluaran maka indikasi miskin semakin kuat. Inilah yang muncul dalam data kemiskinan di Jogjakarta.

Aji memaparkan masyarakat Jogjakarta memiliki karakter yang berbeda dari wilayah lainnya. Berupa tingkat konsumerisme atau belanja yang rendah. Sebaliknya justru memilih untuk melakukan investasi dan juga menabung.

“Program dan upaya sudah banyak kita lakukan, tapi masyarakat Jogja punya ciri khas. Masalahnya yang dihitung bukan pendapatan perkapita oleh BPS tapi pengeluaran per kapita,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (24/1).

Berdasarkan acuan ini, Aji beranggapan data BPS tidak bisa sepenuhnya menajdi acuan. Terutama untuk melihat kondisi masyarakat secara komplek. Termasuk menganalisa satu aspek dengan beragam latar belakang.

Pemerintah, lanjutnya, pernah melakukan program intervensi. Berupa bantuan uang tunai kepada masyarakat. Hasilnya, uang tersebut justru tidak dibelanjakan sepenuhnya. Mayoritas memilih untuk ditabung atau investasi.

“Ada yang buat belanja tapi untuk non permakanan. Dibelikan kambing dan jadi aset. Padahal aset tidak dihitung sama BPS. Itu karakter masyarakat,” katanya. 

Data BPS menyebutkan persentase penduduk miskin Jogjakarta mencapai 11,49 persen. Tercatat sebanyak 463,63 ribu jiwa dari total sekitar 3 juta penduduk Jogjakarta. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022, sebesar 11,34 persen atau 454,76 ribu orang.

Aji menuturkan beragam solusi telah diterapkan. Termasuk pembinaan terkait mandiri pangan baik dalam sektor pertanian maupun peternakan. Alhasil pengeluaran masyarakat untuk belajar kebutuhan sehari-hari juga berkurang.

“Penilaian kita terhadap masyarakat harus multi dimensi. Dulu pernah ada penilaian miskin atau tidak dari sisi multi dimensi. Aset dihitung, maka jumlah penduduk miskin berkurang banyak,” ujarnya.

Walau begitu, Aji menilai data milik BPS juga tidak salah. Ini karena adanya indikator sesuai ketentuan yang berlaku. Terutama tentang penilaian pengeluaran dibandingkan pendapatan.

“BPS tak salah, karena sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau mau obyektif cara melihat kondisi masyarakat Jogjakarta ya harus multi dimensi,” katanya. (Dwi)

Jogja Raya