RADAR JOGJA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIJ memastikan pemberian layanan kepada masyarakat dilakukan tanpa adanya pungutan biaya tambahan. Masyarakat hanya diminta membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kepala Kanwil Kemenkumham DIJ Agung Rektono Seto menjelaskan semua proses pembayaran dilakukan secara digital. Melalui bank ataupun layanan pembayaran di Kantor Pos. Ini guna mencegah adanya celah praktik pungutan liar.

“Memang ada biaya yang ditetapkan pemerintah, PNBP. Hanya itulah yang dibayarkan masyarakat kepada layanan kita. Tidak boleh melebihi layanan yang ada dan pembayaran itu tidak dilakukan melalui petugas kita,” jelas Agung ditemui di Kanwil Kemenkumham DIJ, Selasa (24/1).

Agung mengungkapkan komitmen ini tertuang dalam penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas. Tepatnya Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.

Dari total 16 satuan kerja dibawah Kanwil Kemenkumham DIJ, satu satuan kerja berstatus WBBM, tujuh satuan kerja berstatus WBK dan menuju WBBM. Adapun sementara sisanya masih belum berstatus WBK. Tahun ini, pihaknya menargetkan seluruh satuan kerja bisa meningkat statusnya baik sebagai WBK maupun WBBM.

Adanya zona integritas, lanjutnya, merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan pelayanan. Dia mencontohkan, pelayanan paspor diberikan dengan biaya dan waktu yang seminimal mungkin. Terhitung dengan biaya Rp 350 Ribu untuk paspor biasa dan Rp 650 Ribu untuk paspor digital dalam tiga hari kerja.

“Dengan adanya zona integritas kami jadi lebih akuntabel, terutama dalam pelayanan. Tidak ada lagi yang lambat-lambat dengan dalih apapun. Semua layanan sesuai dengan SOP. Silahkan kalau memang ada yang kurang dari layanan kami, mohon kami diberi masukan. Sehingga kami dapat memperbaiki layanan di jajaran kami,” katanya.

Kepala Divisi Adminsitrasi Kanwil Kemenkumham DIJ Rahmi Widhiyanti mengatakan pengawasan selalu dilakukan. Berupa pemeriksaan triwulan oleh tim inspektorat jenderal. Tindakan tegas berlangsung apabila ada temuan penyelewengan.

“Untuk Jogjakarta ini Alhamdulillah sesuai SOP. Tidak ada pungutan di luar ketentuan. Sejauh ini kami memantaunya lewat aduan. Kami juga lihat sendiri, melakukan sidak semua sesuai SOP,” ujarnya.

Menurut Rahmi, terwujudnya WBK dan WBBM membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran. Masing-masing perlu menetapkan program-program pembangunan zona integrasi. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dengan inovasi yang tertuang dalam enam area perubahan.

“Area perubahan yang dimaksud meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” kata Rahmi. (isa/dwi)

Jogja Raya