RADAR JOGJA – Ketua DPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono sebut permasalahan utang Pesparawi belum rampung. Terbaru adalah pemotongan upah sejumlah karyawan hotel. Terutama yang menjadi lokasi menginap para kontingen Pesparawi sebelumnya.

Meski mengetahui, namun pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi. Khususnya surat resmi dari hotel terkait. Termasuk jumlah hotel yang melakukan pemotongan upah karyawan.

“Ya saya dapat kabar seperti itu. Tapi dari manajemen itu belum ada surat. Jadi ada informasi gaji karyawan itu dipotong terutama GM dan marketing oleh ownernya karena untuk mencicil tunggakan dari Pesparawi,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (23/1).

Permasalahan ini, lanjutnya, sempat mencuat beberapa waktu lalu. Hanya saja kala itu berupa penarikan fasilitas kendaraan. Pasca mediasi, fasilitas ini akhirnya dikembalikan kepada para karyawan.

Terkait mediasi pemotongan upah, PHRI, lanjutnya, belum bisa bergerak. Ini karena belum ada surat resmi dari pihak terdampak. Khususnya dari manajemen hotel yang mengalami pemotongan upah karyawan.

“Ini yang perlu kita cermati bersama, kalau kita bisa mediasi itu berdasarkan surat bukan jarene. Sebelum kita mediasi saya mohon pengertian para owner,” katanya.

Deddy menegaskan bahwa tunggakan bukanlah tanggungjawab manajemen hotel. Kejadian ini berlangsung diluar dugaan pihak manajemen. Sehingga tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada para karyawan.

Disisi lain, Deddy meminta sejumlah pihak untuk memikirkan solusinya. Khususnya dari pihak Kementerian Agama dan Pemerintah. Untuk kemudian duduk bersama dengan pihak manajemen hotel terdampak tunggakan kegiatan Pesparawi.

“Pihak-pihak terkait itu adalah Kemenag, pemerintah daerah dan juga kita 61 hotel itu yang punya legal standing untuk bisa duduk bareng untuk menyelsaikan hal itu. Jangan sampai masalah ini karyawan menjadi korban, ketidakpastian,” ujarnya.

Deddy dan timnya juga terus berkomunikasi dengan pemilik hotel. Hasilnya adalah, berupa tuntutan kepastian terkait pembayaran tunggakan. Termasuk metode pembayaran dengan tunai atau dicicil.

“Sebenarnya para owner itu kan butuh kepastian. Ini mau dibayar atau tidak, kalau mau dibayar dicicil atau bagaimana. Intinya hanya itu, mau berapa tahun para owner asalkan ada kepastian itu tidak masalah,” katanya.

Permasalahan ini juga mendapatkan perhatian dari Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Deddy menuturkan pembahasan secara intens berlangsung beberapa waktu lalu. Berawal dari pertemuan tentang Rakernas PHRI di Jogjakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat bertanya tentang kasus Pesparawi. Terutama tentang penyelenggara atau even organizer Pesparawi. Hingga saat ini pihaknya belum bisa berkomunikasi dengan pihak penyelenggara.

“Belum, belum, belum (ketemu penyelenggara). Kami audiensi dengan Gubernur kemarin harusnya terkait dengan rakernas PHRI tapi ngarso dalem (HB X) malah membahas Pesparawi,” ujarnya. (Dwi)

Jogja Raya