RADAR JOGJA – Memperingati satu dasawarsa disahkanya Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan (UUK) DIJ, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menggelar sapa aruh. Poin penting yang disampaikan, fokus pembangunan berbasis di kalurahan. Di antaranya pemanfaatan dana keistimewaan (Danais) untuk sewa tanah kas desa.

Dalam sapa aruh yang dibacakannya di Bangsal Kepatihan, Rabu (31/8), HB X memberikan lampu hijau untuk pemanfaatan danais murni untuk masyarakat. Tidak melulu sekedar untuk pembangunan jalan. Melainkan bisa untuk unsur investiasi seperti menyewa tanah kas desa. Tujuannya, guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Lebih khusus kepada masyarakat miskin atau menganggur, kemudian bisa diberdayakan. “Misalnya di sektor pertanian, ya sudah nyewa saja tanah kas desa di wilayah itu untuk bercocok tanam. Nanti kan dapat bantuan danais itu buat nyewa lahan supaya APBD desa juga bertambah,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Raja Keraton Jogja itu, masyarakat akan memiliki penghasilan selama lima tahun melalui skema sewa lahan kas desa. Hal ini dianggapnya lebih baik karena dampak ekonomi langsung bisa dirasakan masyarakat. Daripada, tambah HB X, harus memberikan izi usaha lain seperti warung maupun kantor di desa yang tidak memeberikan efek peningkatan ekonomi di desa.

Maka investasi di desa, kata suami GKR Hemas itu, bisa dimungkinkan dengan mengelola lahan kas desa. Bentuknya bisa untuk bercocok tanam, tambak udang, kolam ikan, atau pengembangan pariwisata dan sebagainya. Dia mencontohkan, seperti bantuan gubernur untuk 10 kalurahan. Seperti yang dilakukan di Nglanggeran, Breksi, Mangunan, Gedangsari.

Pada awalnya angka masyarakat belum sejahtera di 10 Kalurahan cukup tinggi. Seiring waktu berjalan justru berbalik 180 derajat. Kalurahan-kalurahan tersebut justru ikut menjadi sumber pendapatan desa. “Itu semua kan bantuan gubernur. Orang miskinnya di wilayah itu berkurang,” katanya. “Saya kira ini sama yang kami maksud ada unsur investasi tidak sekadar bangun jalan tapi peningkatan pendapatan masyarakat.”

Ayah lima puteri itu berkomitmen mewujudkan kalurahan sebagai patrap TriMuka. Yaitu menjadikan kalurahan Arena Demokrasi Politik Lokal sebagai wujud Kedaulatan Politik, Arena Demokratisasi Ekonomi Lokal sebagai wujud Kedaulatan Ekonomi, dan pemberdayaan melalui aktualisasi pengetahuan kolektif warga kalurahan sebagai wujud kedaulatan budaya. “Kesemuanya yang tertera itu, hendaknya janganlah hanya berhenti pada teks tanpa konteks,” imbuhnya.

Gubernur yang berulang tahun tiap 2 April itu meyakini, jika potensi keunggulan dilancarkan dari kalurahan, niscaya kalurahan akan menjadi sentra pertumbuhan sekaligus menjadi ujung depan pemberantasan kemiskinan. Konsep ini relevan untuk mengakselerasi pembangunan kalurahan, dalam mengejar kemajuan perkotaan. “Karena sumber potensinya itu toh berada di kalurahan. Kesemuanya itu bermuara pada reformasi kalurahan sebagai basis keistimewaan DIJ,” katanya.

Menurut HB X, kalurahan menjadi pusat pertumbuhan dan reformasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebab dinilai, selama ini kabupaten dan kota relatif reformasi birokrasinya sudah berjalan jauh lebih baik. Sehingga perlu dilakukan hal yang sama di tingkat kalurahan maupun desa. Ini agar 46 kelurahan dan 392 kalurahan di DIJ dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di luar wilayah perkotaan. “Agak problematis, nanti masyarakatnya juga penghasilan makin tinggi, pola hidupnya seperti sekarang biarpun penghasilannya dibelanjakan Rp 600 ribu, tahun depan hasil riset penghasilan itu (Rp 600 ribu) adalah orang miskin,” jelasnya.

Dengan membangun dari bawah, ditargetkan kemiskinan di DIJ dapat terberantas secara segera. Masyarakat di Jogjakarta bisa lebih sejahtera dari aspek ekonomi, namun juga merasa aman dan nyaman tinggal di Jogja. “Berarti bagaimana pemberdayaan masyarakatnya di kalurahan ini lebih dimungkinkan,” terangnya.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menambahkan, sejatinya beberapa kalurahan sudah melakukan pemanfaatan danais. Melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) yang diberikan ke kabupaten maupun kalurahan sesuai dengan kewenangan. Itu bisa dilakukan dengan catatan sesuai dengan rancangan. “Beliau tadi kan ngendika, dana yang disalurkan ke kalurahan harus dalam rangka untuk investasi, bukan hanya untuk konsumsi,” kata mantan Kepala Disdikpora DIJ itu.

“Jadi kalau memang ada semacam proposal atau rencana satu kalurahan tertentu kita lihat potensi dan rencananya. Kalau menurut kita ini akan berakibat positif terhadap ekonomi masyarakat maka tentu akan kita setujui,” tambahnya. (wia/pra)

Jogja Raya