RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (HB X) menegaskan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ telah menonaktifkan Kepala SMAN 1 Banguntapan dan 3 guru. Putusan ini sebagai respon munculnya polemik seragam identitas keagamaan di sekolah tersebut. Khususnya kepada salah satu siswi kelas X.

Untuk saat ini HB X masih menunggu hasil pemeriksaan tim satgas dari Disdikpora DIJ. Khususnya atas kronologi kejadian penggunaan seragam sekolah dengan identitas keagamaan. Hingga akhirnya menyebabkan seorang siswi di sekolah tersebut mengalami depresi.

“Saya menunggu satgas, karena lewat satgas perlu diteliti yang benar bagaimana, tapi kalau untuk seragam, kepala sekolah dan 3 guru saya bebaskan dari jabatan. Jangan ngajar dulu sampai nanti ada kepastian. Iya yang sekolah di Banguntapan (SMAN 1 Banguntapan),” tegasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Kamis (4/8).

HB X menegaskan kebijakan sekolah tentang seragam bertentangan dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014. Kebijakan pemerintah pusat ini berbicara tentang seragam sekolah. Detil didalamnya ada beragam desain seragam untuk sekolah negeri.

Berdasarkan temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ, desain seragam SMAN 1 Banguntapan untuk siswi muslim hanyalah satu contoh. Berupa seragam dengan lengan panjang, rok panjang dan jilbab. Sementara untuk pilihan rok pendek, lengan pendek tidak tersedia.

“Kebijakan itu ada unsur melanggar dari keputusan Menteri Pendidikan, tidak bisa memaksa,” katanya.

Ditanya tentang sebagai syarat akreditasi, HB X menegaskan tak ada. Menurut Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini alasan tersebut tidak ada hubungannya. Terlebih mengorbankan nilai utama dalam proses transfer ilmu kepada siswa.

“Tidak ada hubungannya, pakai jilbab boleh tapi jangan dipaksa. Malah yang dikorbankan anaknya suruh pindah, wong yang salah sekolahnya, oknumnya. Oknumnya ditindak jangan malah anaknya yang jadi salah,” ujarnya.

Diketahui siswi tersebut memutuskan untuk pindah sekolah. Keputusan ini didukung oleh Disdikpora DIJ dengan fasilitasi perpindahan. Tepatnya ke salah satu sekolah negeri di kawasan Kota Jogja.

Disatu sisi HB X berharap fokus penanganan adalah terkait kebijakan seragam. Adanya perpindahan sekolah tidak semata-mata menyelesaikan masalah. Ini karena kejadian serupa bisa terulang di kemudian hari.

“Yang salah bukan anaknya, yang salah kebijakan itu melanggar, kenapa yang pindah anaknya, yang harus ditindak itu guru atau kepala sekolah yang memaksa itu, ini pendapat saya, silakan tim silakan dilihat. Harus ditindak saya tidak mau pelanggaran-pelanggaran seperti itu didiamkan,” katanya.

HB X mengingatkan agar sekolah negeri senantiasa menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih sekolah negeri bukanlah sekolah yang berlatarbelakang agama. Sehingga lebih mengutamakan nilai – nilai nasional dan pendidikan.

“Jaga semangat Bhinneka iya, aturan ada. Tidak boleh memaksa (menggunakan seragam identitas keagamaan),” pesannya.

Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menuturkan penonaktifan adalah bagian dari pemeriksaan. Tujuannya agar proses investigasi berjalan tuntas. Selain itu juga tidak menggangu proses belajar mengajar di SMAN 1 Banguntapan.

“Supaya dia bisa konsentrasi memberikan keterangan dan sambil menunggu proses maka 3 orang guru, sementara dibebas tugaskan dulu termasuk kepala sekolah, sambil menunggu proses investigasi dan klarifikasi,” katanya.

Untuk jangka waktu penonaktifan, Aji tak bisa menjawab. Pastinya akan menyesuaikan proses pemeriksaan kepada Kepala SMAN 1 Banguntapan dan 3 guru lainnya. Sehingga penyelesaian atas permalasahan yang muncul bisa tuntas.

“Penonaktifan sejak hari ini, oleh kepala dinas (Disdikpora DIJ) dalam rangka pemeriksaan. Tentu sanksi bermacam-macam. Ada yang memang kewenangan kepala dinas ada yang kewenangan pak gubernur,” ujarnya.

Pemeriksaan, lanjutnya, terkait disiplin pegawai aparatur sipil negara (ASN). Baik atas aturan seragam sekolah maupun penggunaan jilbab kepada siswi. Hingga akhirnya menyebabkan salah seorang siswinya mengalami depresi.

Status empat terperiksa memiliki peran yang berbeda-beda. Untuk Kepala SMAN 1 Banguntapan terkait kebijakan di sekolah. Lalu terkait guru adalah kejadian penggunaan jilbab kepada siswi. Ketiganya diketahui sebagai Guru Bimbingan Konseling dan Wali Kelas.

“Pemeriksaan ini berkaitan disiplin pegawai, ya semua yang kaitannya dia sebagai PNS dan apakah ada pelanggaran peraturan pemerintah terkait disiplin pegawai. Ya bisa jadi seragam atau soal jilbab,” katanya. (Dwi)

Jogja Raya