RADAR JOGJA – Proses peradilan kasus pencucian uang Bank Jogja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogjakarta baru sampai pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Proses berikutnya berupa pledoi atau pembacaan pembelaan dari terdakwa.

Hal itu ditegaskan oleh penasihat hukum Erny Kusumawati dan Lintang Patria Anantya Rukmi dari Hamza Akhlis Mukhidin,S.Sn.,S.H.,M.H dalam keterangan pers Kamis (30/6). Media online yang dimaksud, menayangkan berita berjudul “Tiga Terdakwa Kasus Pencucian Uang Bank Jogja Dijatuhi Hukuman 7 Tahun Penjara”. Diunggah Senin (27/6) pukul 22.58 .

Akhlis Mukhidin menjelaskan, judul maupun isi berita tersebut sangat jauh dari fakta persidangan. Menurut dia agenda sidang pada Senin (27/6) adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tapi yang tertulis dalam berita justru vonis tujuh tahun untuk kliennya Erny dan Lintang. Dari berita yang hanya mengutip sumber dari Kejaksaan Tinggi DIJ itu juga ada kekeliruan waktu. Ditulis sidang dimulai pukul 19.00.

“Faktanya sidang dimulai pukul 10.30 dan jadwalnya ada pembacaan tuntutan dari Jaksa, bukan vonis majelis hakim,” tegasnya

Menurut dia , karena berita itu, kliennya sangat dirugikan. Ada beban psikologis, karena tidak sedikit yang bertanya ke kliennya. Termasuk dengan membagikan link berita tersebut. Diakuinya kondisi tersebut membuat kondisi kliennya yang tengah berjuang menyiapkan pledoi terganggu.

“Klien kami menjadi tergoncang karena kemudian banyak yang bertanya, padahal sekarang sedang menyiapkan pembelaan,” katanya.

Ketua Penasihat Hukum Heru Sulistyo SH menambahkan, narasumber dalam pemberitaan ini bersumber dari salah seorang pejabat di Kejaksaan Tinggi DIJ, maka tim kuasa hukum juga akan menyampaikan nota keberatan kepada Kejaksaan Tinggi. Nota keberatan ini, akan dikirimkan juga ke Kejaksaan Agung RI.

Heru menambahkan, yang disampaikan pejabat di Kejati DIJ juga melanggar Tritamadhiyaksa kesetiaan jujur kesempurnaan bertugas wicaksana bijaksana dalam penerapan kekuasaan. Menurut dia, yang terjadi dengan pemberitaan tersebut, seolah-olah ada proses penjatuhan pidana.

“Jangan memidanakan seseorang yang belum dijatuhi pidana melalui pemberitaan,” pintanya. (*/Dwi)

Jogja Raya